Lembaga antirasuah Indonesia kini tengah menghadapi ujian konsistensi yang cukup berat dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi kakap di sektor keuangan. Desakan publik mulai mengalir deras menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera mengambil langkah tegas menahan dua legislator aktif yang telah menyandang status tersangka. Langkah penahanan ini dinilai sangat krusial demi menjaga wibawa hukum di tanah air dan membuktikan kepada khalayak luas bahwa hukum tidak pandang bulu, sekalipun menyasar anggota parlemen yang masih menjabat di kursi kekuasaan.
Masyarakat Antikorupsi Indonesia menjadi salah satu pihak yang paling lantang menyuarakan desakan penegakan hukum tersebut. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, secara terbuka menagih janji dan komitmen nyata dari lembaga pimpinan komisi antirasuah dalam menuntaskan perkara penyelewengan dana tanggung jawab sosial perusahaan ini. Menurut pandangannya, membiarkan para tersangka bebas berkeliaran tanpa penahanan hanya akan menciptakan ketidakpastian hukum yang berlarut-larut. Publik kini sangat membutuhkan bukti konkret atas kinerja penyidik, bukan sekadar pengumuman status hukum tanpa kelanjutan tindakan penahanan yang jelas.
