Komisi III DPR Jaring Masukan RUU Perampasan Aset hingga ke Pelosok Daerah

Dalam pandangan Habiburokhman, regulasi yang kuat tidak boleh dirancang secara sepihak dari perspektif nasional semata. Setiap daerah di penjuru Indonesia memiliki karakteristik masalah hukum serta jenis tindak pidana yang unik dan berbeda-beda. Oleh karena itu, masukan dari para aparat penegak hukum di daerah-daerah terpencil menjadi sangat krusial agar undang-undang yang dilahirkan nantinya benar-benar aplikatif dan tidak mandul saat diimplementasikan. Aspirasi dari daerah menunjukkan adanya kesamaan pandangan bahwa negara membutuhkan instrumen hukum yang jauh lebih kuat untuk merampas hasil kejahatan.

Kendati demikian, penguatan wewenang negara dalam menyita aset ini tetap harus diimbangi dengan kehati-hatian yang tinggi. Komisi III DPR RI menyadari potensi penyalahgunaan kekuasaan yang bisa muncul jika aturan tidak dirumuskan dengan batasan yang jelas. Untuk itu, draf RUU ini dipastikan akan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, kepastian hukum, pengawasan yang efektif, serta perlindungan hak asasi manusia. Hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik juga harus dilindungi agar tidak menjadi korban salah sasaran dari penegakan hukum.

Also Read

BRI Salurkan KUR Perumahan Rp 880 Miliar untuk Ribuan Debitur di Jawa Tengah

Seluruh masukan yang dikumpulkan selama masa reses ini akan diolah menjadi bahan utama dalam pembahasan RUU di tingkat komisi. Melalui pelibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan di daerah, DPR berharap produk hukum ini nantinya tidak hanya kuat secara konstitusi, tetapi juga mendapat legitimasi penuh dari publik. Proses legislasi yang terbuka dan partisipatif ini diharapkan mampu melahirkan sistem peradilan nasional yang jauh lebih bersih, efektif, berintegritas, serta mampu memberikan efek jera yang nyata bagi para pelaku kriminal.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap