Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengalami kemerosotan yang sangat signifikan. Berdasarkan hasil riset terbaru yang dirilis oleh lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Juli 2026, tingkat penerimaan publik atau approval rating sang presiden kini berada di angka 51,1 persen. Angka tersebut menunjukkan penurunan yang sangat tajam, yakni sebesar 30,1 persen hanya dalam kurun waktu sembilan bulan terakhir.
Pakar hukum tata negara dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menilai bahwa penurunan drastis ini bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan nyata dari kondisi di lapangan. Menurutnya, masyarakat sipil kian kritis terhadap ambisi besar pemerintah dalam memaksakan realisasi janji-janji kampanye pemilu lalu. Salah satu yang paling disorot adalah pelaksanaan proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai terburu-buru dan dipaksakan.
Herdiansyah menjelaskan bahwa proyek ambisius tersebut telah menunjukkan tanda-tanda kegagalan dalam tata kelola sejak awal diluncurkan. Salah satu indikasi paling kuat adalah munculnya kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan jajaran pimpinan di Badan Gizi Nasional, lembaga negara yang dibentuk khusus untuk mengawal proyek tersebut. Masalah ini dinilai memperlihatkan rapuhnya sistem pengawasan internal pemerintah.
Perkembangan Uji Coba Program Makan Bergizi Gratis di Berbagai Daerah
Lebih lanjut, akademisi yang juga aktif sebagai Presidium Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik ini mengingatkan bahwa dampak buruk dari program ini tidak hanya berhenti pada korupsi sistemik. Sektor pendidikan nasional pun turut menjadi korban akibat pengalihan fokus anggaran. Pemerintah dinilai lebih memilih menggelontorkan dana dalam jumlah fantastis untuk program makanan gratis ketimbang dialokasikan untuk menyelesaikan masalah kesejahteraan guru yang hingga kini belum tuntas.
Meskipun gelombang kritik dari berbagai elemen masyarakat terus berdatangan, pemerintah dinilai enggan melakukan evaluasi mendalam. Program-program yang menuai banyak catatan merah, seperti proyek MBG dan program Koperasi Desa Merah Putih, tetap dipaksakan berjalan tanpa adanya perbaikan regulasi yang berarti. Sikap abai ini dinilai berpotensi memicu akumulasi kekecewaan publik yang lebih luas.
Pemerintah Kantongi Komitmen Investasi Asing Ratusan Triliun Rupiah untuk Dorong Lapangan Kerja
Kondisi ini diperparah oleh gaya komunikasi politik presiden yang cenderung defensif saat menghadapi kritik. Pelabelan negatif seperti sebutan "londo ireng" kepada para jurnalis dan aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) dinilai menunjukkan karakter kepemimpinan yang antikritik. Jika pola komunikasi dan kebijakan ini tidak segera diubah, bukan tidak mungkin ketidakpuasan ini akan bermuara pada gerakan pembangkangan sipil atau civil disobedience yang lebih masif di masa mendatang.
