Angka kerusakan sekolah di Jakarta harus berhadapan dengan kenyataan pahit: dari 22 gedung yang mendesak diperbaiki, hanya 11 yang mendapat kepastian anggaran pada 2026. Penyebab utamanya bukan semata-mata urusan teknis, melainkan pukulan kebijakan fiskal dari pemerintah pusat yang memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) dan memaksa efisiensi besar-besaran di tubuh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.
Pemprov DKI Jakarta sejatinya telah merancang revitalisasi menyeluruh untuk 22 sekolah saat menyusun anggaran pada tahun sebelumnya. Namun, pemangkasan dana transfer sebesar Rp15 triliun pada Januari lalu mengubah semuanya. Dengan DBH yang tergerus, APBD 2026 hanya mampu mencatatkan Rp81,32 triliun, jomplang dari proyeksi awal Rp95,35 triliun. Akibatnya, dari 22 sekolah yang diimpikan, cuma tujuh yang masih memiliki kepastian alokasi dana.
Di tengah sunyinya kepastian itu, sebuah bangunan sekolah di Kebayoran Lama justru berbicara lewat gambar dan video amatir yang viral. SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Pagi menjadi pusat perhatian setelah kondisinya yang telah rusak sejak 2024 tersebar luas. Gubernur Pramono Anung tidak tinggal diam. Saat meninjau langsung lokasi pada Jumat (24/7/2026), ia mengakui kondisi yang sangat memprihatinkan. Momen ini menjadi titik balik: pemerintah daerah kemudian menambah empat sekolah lain ke dalam daftar prioritas.
Dari Kebun Sayur, Veronika Reni Menumbuhkan Masa Depan Citra
Keempat sekolah tambahan itu adalah SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Pagi dengan anggaran Rp48,1 miliar, SMA Negeri 102 Jakarta sebesar Rp67,5 miliar, SD Negeri Cempaka Putih Barat 03 sebesar Rp48,4 miliar, serta SD Negeri Papanggo 01 dan TKN Papanggo 01 yang ditangani dalam satu paket senilai Rp74,1 miliar. Dengan tambahan ini, total sekolah yang pasti ditangani tahun ini berjumlah 11 unit — setengah dari rencana semula.
Pramono menjelaskan bahwa penyesuaian ini merupakan buah dari evaluasi langsung atas urgensitas bangunan, bukan sekadar daftar administratif. Sekolah yang belum tertangani tetap akan diperhatikan dan dijadwalkan memasuki tahap perbaikan pada 2027. “Yang sisanya tentunya segera ditangani di tahun 2027,” ucapnya, menegaskan bahwa pemantauan kondisi fisik bangunan akan terus berjalan agar prioritas benar-benar didasarkan pada derajat kegentingan.
RUU LGBTQ Perlu Pendekatan Edukasi, Bukan Hanya Hukuman
Untuk SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Pagi yang sempat terbengkalai, proses rehabilitasi total dipastikan dimulai paling lambat September 2026. Pemerintah akan memadukan dana dari Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan APBD Perubahan sebagai skema pembiayaan. Keputusan ini setidaknya menunjukkan bahwa tekanan publik — baik dari warga maupun media sosial — mampu membalikkan nasib sejumlah bangunan sekolah, meski sebagian lainnya masih harus bersabar menunggu prioritas di tahun berikutnya.
