Ketika Washington resmi membebankan tarif 10 persen untuk seluruh barang impor asal Indonesia mulai Jumat ini, ruang-ruang kebijakan di Jakarta tidak riuh oleh keluhan. Justru sebuah rasa lega tipis menyelimuti para pemangku kepentingan. Mereka menimbang beban baru itu bukan sebagai pukulan telak, melainkan sebagai panggilan untuk bergerak lebih cekatan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memandang angka 10 persen sebagai sebuah kembali ke titik normal. Sebelumnya, ia mengingatkan, sempat mencuat kemungkinan pengenaan tarif setinggi 19 persen yang akhirnya urung diberlakukan. Dengan tarif tunggal menyeluruh, Indonesia tidak menanggung beban lebih berat dibanding mitra dagang Amerika lainnya. "Itu kabar bagus untuk kita," ucapnya singkat, menyiratkan perhitungan untung-rugi yang sudah masak. Namun, di balik napas lega itu, Purbaya menambahkan bahwa posisi tawar negeri ini kini sama rata dengan yang lain, sehingga keunggulan kompetitif bisa jadi sedikit tergerus.
BPJPH Dorong Sertifikasi Halal Gratis UMK Jelang Wajib Halal Oktober 2026
Sementara itu, juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, justru menyoroti sisi pengakuan yang jarang terdengar. Pemerintah Indonesia mencatat bahwa Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (USTR) menyebut Indonesia sebagai satu dari sedikit negara yang secara aktif memiliki kerangka regulasi untuk mencegah dan memberantas praktik kerja paksa di rantai pasok global. Komitmen ini bukan isapan jempol: Jakarta rutin berkomunikasi dengan Washington dalam investigasi Section 301 yang mencakup isu kelebihan kapasitas manufaktur dan larangan impor barang hasil kerja paksa. Indonesia menyodorkan dokumen tertulis, hadir dalam dengar pendapat publik, sampai konsultasi antar pemerintah. Semua itu dilakukan untuk membentuk persepsi bahwa negeri ini layak mendapat pengecualian.
Lewat jalur diplomasi tersebut, beberapa produk Indonesia telah masuk dalam daftar pengecualian tarif. Haryo memastikan pemerintah tetap menunggu hasil resmi investigasi isu kelebihan kapasitas yang akan diumumkan dalam waktu dekat. Harapannya terang: agar tarif akhir bersifat menguntungkan, dan produk yang sudah dilindungi perjanjian sebelumnya tetap diakomodasi. Kalimat kuncinya, Indonesia akan terus berkonsultasi demi mendapatkan tarif terbaik.
Pemerintah Jamin Ekonomi Tetap Terkendali Pascakenaikan PPN 12 Persen
Menjaga daya saing ekspor tidak bisa hanya bertumpu pada negosiasi. Dari dalam negeri, pemerintah memulai dengan menyederhanakan regulasi impor bahan baku. Logikanya, bila biaya produksi bisa ditekan lebih rendah, harga produk ekspor akan lebih kompetitif meski dihantam tarif. Dari sisi pasar, Jakarta mengoptimalkan perjanjian dagang yang sudah berjalan seperti IA-CEPA dengan Australia, IK-CEPA dengan Korea Selatan, dan RCEP. Sekaligus, langkah agresif diambil dengan membuka kran pasar alternatif: perundingan dengan Uni Ekonomi Eurasia, Uni Eropa, dan Kanada terus dipercepat. Amerika mungkin menjadi pembeli besar, tetapi dunia tidak berhenti di satu benua. Semua taktik ini bukan sekadar respons sesaat. Di balik reaksi tenang terhadap tarif 10 persen itu, Indonesia sedang mematangkan cetak biru ketahanan ekonomi yang tidak mudah goyah oleh perubahan angin politik di negeri manapun.
