Pemerintah Indonesia secara resmi membawa dan memaparkan sejumlah praktik baik dalam pengelolaan lingkungan hidup berbasis masyarakat pada forum BRICS Senior Officers Meeting 2026. Pertemuan para pejabat senior negara-negara anggota BRICS tersebut diselenggarakan di New Delhi, India, pada hari Senin (17/8). Partisipasi aktif Indonesia dalam pertemuan ini menunjukkan komitmen kuat dalam menyuarakan pentingnya aksi nyata dari tingkat tapak untuk menghadapi isu-isu lingkungan global. Melalui forum tersebut, delegasi Indonesia menilai bahwa kemitraan di bawah payung BRICS ini sangat penting untuk memperkuat kerja sama di antara negara-negara berkembang guna mengatasi tantangan perubahan iklim, degradasi lahan, serta kehilangan keanekaragaman hayati.
Ketua Delegasi Indonesia yang juga menjabat sebagai Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon di KLH/BPLH, Ary Sudijanto, menegaskan signifikansi pelibatan masyarakat lokal dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Ary Sudijanto menyatakan bahwa langkah adaptasi terhadap perubahan iklim hanya akan menemui keberhasilan apabila kebijakan pemerintah yang kuat serta dukungan sains yang andal dipadukan secara harmonis dengan partisipasi aktif dari masyarakat lokal. Menurutnya, masyarakat lokal merupakan pihak yang berada di garis depan dalam menghadapi dampak langsung dari perubahan iklim.
Sebagai wujud nyata dari konsep tersebut, Indonesia memperkenalkan beberapa program unggulan berbasis komunitas di hadapan para delegasi BRICS. Salah satunya adalah Program Kampung Iklim (ProKlim), sebuah inisiatif aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang saat ini telah mencakup lebih dari 12.000 lokasi di berbagai wilayah Indonesia. Selain ProKlim, delegasi Indonesia juga membagikan pengalaman sukses mengenai pengelolaan sampah domestik melalui sistem Bank Sampah. Program ini tidak hanya berfokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga dilengkapi dengan pelatihan keterampilan dasar bisnis serta program pemberdayaan masyarakat sekitar.
TASPEN Salurkan Bantuan Kemanusiaan Rp155 Juta untuk Korban Gempa di NTT
Tidak hanya masalah sampah dan iklim mikro, Indonesia juga memperkenalkan model penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut yang inovatif. Model penanganan ini memadukan kemajuan teknologi dengan kekuatan komunitas lokal, yaitu melalui pemanfaatan teknologi sistem informasi SiPongi yang diintegrasikan dengan aksi nyata di lapangan oleh Masyarakat Peduli Api (MPA). Kolaborasi antara teknologi pemantauan dan kesiapsiagaan kelompok masyarakat ini menjadi contoh konkret bagaimana penanganan bencana lingkungan dapat dilakukan secara efektif.
Pertemuan pejabat senior ini diselenggarakan sebagai bagian integral dari rangkaian kegiatan Environment Working Group (EWG) serta Contact Group on Climate Change and Sustainable Development (CGCCSD). Dalam kesempatan tersebut, delegasi Indonesia juga menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kepemimpinan India yang bertindak sebagai Ketua BRICS 2026.
Pramono Anung Tegaskan Petugas Pelayanan Publik DKI Jakarta Dilarang WFH
Salah satu agenda utama yang dibahas dalam pertemuan pejabat senior di New Delhi ini adalah finalisasi dokumen Joint Ministerial Statement. Dokumen ini dirancang khusus untuk berfungsi sebagai landasan komitmen bersama bagi negara-negara anggota BRICS dalam memperkuat kolaborasi di bidang lingkungan hidup dan penanganan perubahan iklim. Setelah melalui proses finalisasi oleh para pejabat senior, Joint Ministerial Statement tersebut dijadwalkan untuk diserahkan guna diadopsi secara resmi dalam pertemuan tingkat menteri, yaitu BRICS Environment Ministers Meeting, yang berlangsung pada tanggal 18 Agustus 2026.
