Organisasi Maritim Internasional (IMO) dengan tegas menolak usulan dari Amerika Serikat dan Iran untuk memberlakukan pungutan bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Penolakan ini disampaikan di tengah status darurat di jalur pelayaran vital tersebut, di mana sekitar 500 kapal dagang masih terjebak tanpa kejelasan rute aman. Operasi evakuasi yang digelar badan PBB itu terhenti mendadak setelah serangan terhadap sebuah kapal dagang, menyisakan ratusan awak dan muatan berharga dalam ketidakpastian. Sikap IMO menegaskan bahwa upaya menarik retribusi sepihak tidak memiliki pijakan dalam kerangka hukum laut internasional yang selama ini dijaga bersama.
Sekretaris Jenderal IMO Arsenio Dominguez, dalam wawancara di London, Kamis lalu, menjelaskan bahwa setiap pungutan yang tidak selaras dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) dan tanpa dasar pemberlakuan yang sah, tidak dapat diterima. "Jika hal itu tidak sesuai dengan hukum internasional dan tidak memiliki dasar yang kuat untuk benar-benar diberlakukan, maka hal tersebut tidak dapat diterapkan," ujarnya. Pernyataan ini merespons wacana yang semula muncul dari Presiden AS Donald Trump dan juga digaungkan oleh Iran鈥攄ua negara yang justru tengah berseteru dalam konflik geopolitik yang memanaskan kawasan. Dengan nada diplomatik namun tegas, Dominguez menggarisbawahi bahwa hukum laut bukan alat tawar-menawar politik.
Dua Arteri Minyak Dunia Dibayangi Serangan Serempak, Harga Brent Tembus 100 Dolar
Krisis logistik dan kemanusiaan pun membayangi. Sejak Juni, IMO memulai misi evakuasi terbatas bagi kapal-kapal yang terperangkap di perairan sekitar Selat Hormuz, namun misi itu terpaksa dihentikan setelah insiden serangan terhadap kapal dagang mengubah kalkulasi keamanan. Dominguez memperingatkan bahwa evakuasi hanya bisa dilanjutkan bila Iran dan Amerika Serikat mampu memberikan jaminan tanpa syarat bahwa kapal-kapal tersebut tidak akan dijadikan sasaran militer. Hingga kini, jaminan itulah yang belum kunjung terwujud, membuat nasib 500 kapal beserta awaknya menggantung di tengah meningkatnya suhu permusuhan.
Di luar Selat Hormuz, ketegangan di Laut Merah ikut mencuat setelah kelompok Houthi di Yaman, yang didukung Iran, mengumumkan blokade maritim terhadap kapal-kapal yang berafiliasi dengan Arab Saudi. Dominguez mengingatkan komunitas internasional bahwa transportasi laut tidak boleh disandera dalam permainan konflik geopolitik. "Transportasi laut tidak seharusnya dijadikan sandera dalam konflik geopolitik apa pun," tegasnya, menandakan bahwa instrumen perdagangan global harus dilindungi dari kepentingan politik sesaat. Seruan ini menjadi semakin relevan karena jalur-jalur strategis yang membawa energi dan barang kebutuhan pokok dunia kini berubah menjadi papan catur kekuatan besar.
Beijing Kecam Tarif Sepihak Washington, Ekonomi Global Kembali Terancam
Dampak paling berat dirasakan oleh negara-negara Asia yang sangat bergantung pada pasokan minyak mentah dari Timur Tengah. Jepang, sebagai negara maritim besar, dinilai Dominguez dapat memainkan peran aktif untuk meredakan ketegangan dan mendorong perundingan antara para pihak. Wacana pembentukan kerangka pemantauan Selat Hormuz bersama Iran dan Oman pun sudah mulai dibahas, meski belum ada usulan resmi yang mengerucut. IMO berdiri di garda depan memastikan bahwa di tengah memanasnya suhu politik, hukum laut tetap menjadi kompas鈥攄an jalur strategis seperti Selat Hormuz tidak berubah menjadi medan tawar-menawar tarif yang justru mempersempit ruang gerak diplomasi.
