Harga beras di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), kini berhasil ditekan hingga mencapai Rp 13.000 per kilogram, menyamai tingkat harga yang berlaku di DKI Jakarta. Penurunan harga yang signifikan ini terjadi setelah Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja langsung ke wilayah kepulauan tersebut pada Sabtu, 8 Agustus 2026. Langkah taktis ini diambil guna memastikan kestabilan pangan dan kelancaran distribusi logistik di daerah terluar.
Kunjungan mendadak Mentan ini dipicu oleh keluhan dari Adriano Padama, seorang mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) asal Alor. Adriano sebelumnya menceritakan bahwa harga beras di sejumlah wilayah di Kabupaten Alor sempat melonjak tajam hingga menyentuh angka Rp 25.000 sampai Rp 30.000 per kilogram akibat adanya gangguan pada jalur distribusi. Laporan tersebut langsung direspons cepat oleh pihak Kementerian Pertanian.
Dalam upayanya mengurai persoalan harga pangan ini di lapangan, Mentan Andi Amran Sulaiman mengambil langkah tegas dengan membatalkan agenda rapat pimpinan yang sedianya berlangsung di Jakarta. Bersama jajarannya, Mentan langsung terbang dari Jakarta dan Jawa Tengah menuju Kabupaten Alor untuk meninjau secara langsung kondisi riil masyarakat serta ketersediaan pasokan pangan setempat. Setibanya di lokasi, ia meminta Perum Bulog untuk terus bersiaga dan melakukan operasi pasar secara berkala apabila masyarakat membutuhkan pasokan tambahan guna menekan harga.
BPJPH Dorong Sertifikasi Halal Gratis UMK Jelang Wajib Halal Oktober 2026
Hingga saat ini, pemerintah telah menggelontorkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 1,5 juta kilogram untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Alor. Jumlah tersebut merupakan gabungan dari realisasi penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta program bantuan pangan gratis.
Berdasarkan data penyaluran SPHP di Kabupaten Alor sepanjang periode Maret hingga Juli 2026, total beras yang telah didistribusikan mencapai 764.070 kilogram. Distribusi beras subsidi ini dilakukan melalui beberapa saluran utama. Sebanyak 356.470 kilogram disalurkan melalui jaringan Rumah Pangan Kita (RPK), sementara 352.150 kilogram dialokasikan untuk para pengecer di pasar rakyat. Selain itu, program Gerakan Pangan Murah (GPM) turut menyerap sebanyak 55.450 kilogram beras SPHP untuk dijual langsung kepada konsumen dengan harga terjangkau.
Di sisi lain, Kabupaten Alor juga telah menerima penyaluran program bantuan pangan sebanyak 746.000 kilogram. Untuk alokasi bantuan pangan periode Juli hingga September 2026, pemerintah menargetkan bantuan tersebut dapat menjangkau 37.338 Keluarga Penerima Manfaat atau Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh wilayah Alor. Secara keseluruhan, kuota bantuan pangan untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri tercatat mencapai 1.200 ton.
Pemerintah Jamin Ekonomi Tetap Terkendali Pascakenaikan PPN 12 Persen
Untuk wilayah Nusa Tenggara Timur secara umum, penyaluran bantuan pangan tahap pertama telah terealisasi sepenuhnya atau mencapai 100 persen. Program ini menyasar 837.612 penerima dengan total beras yang dibagikan mencapai 16.752.240 kilogram. Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah daerah dan pusat dalam menjaga ketahanan pangan di wilayah timur Indonesia.
Secara nasional, realisasi penyaluran bantuan pangan hingga 31 Juli 2026 telah berjalan sangat optimal dengan mencapai 99,70 persen dari target. Total beras yang disalurkan secara nasional menyentuh angka 662.867.840 kilogram, didampingi dengan penyaluran minyak goreng sebanyak 132.573.568 liter. Program skala nasional ini menargetkan total 33,24 juta Penerima Bantuan Pangan di berbagai pelosok tanah air demi menjaga stabilitas harga bahan pokok di tingkat konsumen.
