Di tengah lesunya pasar otomotif nasional yang bertahun-tahun merosot, pabrik-pabrik truk di Jakarta justru mendadak beringsut lebih kencang. Mitsubishi Fuso, pemain dominan kendaraan niaga di Indonesia, mengubah pola kerjanya mulai Juli ini: dari satu gilir menjadi dua gilir setiap hari. Kapasitas bulanan yang semula sekitar 3.500 unit kini digenjot dua kali lipat. Ratusan pekerja kontrak baru pun berdatangan ke jalur perakitan. Pemicunya bukan sembuh dari pelemahan daya beli, melainkan satu program ambisius dari pemerintah: menghidupkan puluhan ribu Koperasi Desa Merah Putih dengan armada logistik besar-besaran.
Guncangan pertama menerpa buku pesanan Mitsubishi Fuso. PT Agrinas Pangan Nusantara, badan usaha milik negara yang ditugasi menjalankan program koperasi desa, memesan sekitar 20.000 unit truk ringan Canter sekaligus pada awal tahun. Angka itu nyaris menyamai seluruh penjualan Fuso di Indonesia sepanjang 2025 yang hanya sekitar 25.000 unit. Tak heran jika direktur pemasaran salah satu perusahaan penjualan Mitsubishi Fuso mengaku pabrik kini dioperasikan pada kapasitas penuh demi mengejar tenggat pengiriman hingga akhir 2026. Total penjualan Fuso pada paruh pertama 2026 melonjak sekitar 53 persen menjadi 17.500 unit, mengukuhkan tahtanya yang selama ini tak tergoyahkan.
BPJPH Dorong Sertifikasi Halal Gratis UMK Jelang Wajib Halal Oktober 2026
Tak hanya pemimpin pasar yang kebanjiran order. Pesaing sesama Jepang, Hino Motors, juga ikut mencatat lonjakan. Agrinas memesan 10.000 unit Hino 300 Series, setara lebih dari separuh penjualan Hino sepanjang 2025 yang sekitar 18.000 unit. Untuk mengejar ritme, Hino pun menambah tenaga kerja dan mempercepat alur produksinya. Di sisi lain, suara sumir muncul karena pemenang program tidak hanya pemain yang telah lama menancapkan pabrik di tanah air. Produsen asal India, Tata Motors dan Mahindra & Mahindra, mendulang pesanan masing-masing 35.000 unit kendaraan pikap, dan Tata Motors menambah 35.000 unit kendaraan niaga ringan. Padahal, keduanya belum memiliki pabrik truk di Indonesia. Kebijakan itu pun menuai kritik dari kalangan yang menilai pengadaan impor kurang berpihak pada kapasitas lokal.
Direktur Utama Agrinas, Joao Mota, memberikan alasan klasik: pengadaan dari India menekan biaya. Namun, belum terlihat kejelasan tentang sistem inspeksi dan perawatan kendaraan impor itu di ribuan desa. Di tengah tanya yang mengendap, skala program ini tetaplah luar biasa. Pemerintah mengalokasikan Rp80 triliun dari APBN 2026 untuk membentuk 80.000 Koperasi Desa Merah Putih, lengkap dengan 80.000 kendaraan niaga dan 70.000 unit pikap. Total 150.000 kendaraan baru itu hampir menyamai gabungan penjualan kendaraan niaga dan pikap baru se-Indonesia pada 2025 yang hanya sekitar 170.000 unit. Seakan ada pasar baru yang muncul dalam semalam, sementara pasar lama terus menyusut.
Pemerintah Jamin Ekonomi Tetap Terkendali Pascakenaikan PPN 12 Persen
Realitas getir itu tak bisa ditutupi. Pada 2013, penjualan mobil baru di Indonesia mencapai puncaknya sekitar 1,2 juta unit. Lebih dari satu dekade kemudian, pada 2025, hanya sekitar 800.000 unit yang laku. Melemahnya daya beli kelas menengah membuat Indonesia kehilangan mahkota sebagai pasar otomotif terbesar di Asia Tenggara, disalip Malaysia. Para pelaku industri pun berkali-kali mendesak insentif yang lebih ampuh, namun kebijakan yang ada dinilai belum mampu membalikkan tren. Seorang eksekutif produsen kendaraan niaga Jepang mengakui bahwa ledakan permintaan saat ini hanyalah fenomena sesaat. “Meskipun permintaan meningkat, itu hanya terjadi pada tahun ini. Kondisi pasar belum bisa membuat kami optimistis,” katanya. Geliat di lini truk memang memberi napas pendek, tetapi awan kelabu masih setia menggantung di atas industri otomotif Tanah Air.
