Kondisi likuiditas di industri perbankan Indonesia kini tengah menghadapi tantangan serius seiring dengan bertahannya era suku bunga tinggi. Kekhawatiran para pelaku industri perbankan kian meningkat setelah Bank Indonesia (BI) mempertahankan BI-Rate di level 5,75%, menyusul kenaikan sebesar 100 basis poin sepanjang tahun 2026. Tekanan ini tercermin dari data penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dirilis Bank Indonesia pada Juni 2026, yang tercatat sebesar Rp9.718,8 triliun. Meskipun angka tersebut tumbuh 8,1% secara tahunan (year-on-year/yoy), laju pertumbuhan ini melambat secara signifikan dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mampu mencapai 10,8% yoy.
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Anggito Abimanyu, mengungkapkan bahwa biaya pendanaan perbankan saat ini memang sedang merangkak naik. Menurutnya, peningkatan biaya dana ini tidak lepas dari imbas kebijakan suku bunga acuan serta berbagai kebijakan lain yang berkaitan dengan program-program pemerintah. Dampak dari kenaikan biaya dana ini mulai mengikis tingkat keuntungan bank. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan Net Interest Margin (NIM) perbankan per Mei berada di level 4,36%, mengalami penurunan dari posisi akhir tahun sebelumnya yang sempat menyentuh 4,56%.
Bank Indonesia Kembangkan Rupiah Digital Melalui Proyek Garuda
Persaingan dalam memperebutkan dana di pasar pun semakin sengit. Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), Nixon Napitupulu, mengakui bahwa perebutan likuiditas ini telah memicu bank-bank untuk mengerek naik suku bunga tabungan mereka. Menurut pengamatannya, bank-bank swasta kecil saat ini bahkan masih menawarkan penawaran (bid) suku bunga tabungan yang cukup tinggi. Selain itu, tantangan likuiditas juga dirasakan oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang sempat menghadapi penarikan saldo anggaran lebih (SAL). Untuk meredam persaingan yang terlampau ketat, Nixon meminta adanya koordinasi terkait penawaran (bidding) yang dilakukan melalui Badan Layanan Umum (BLU) agar tingkat suku bunga tidak terdorong terlalu tinggi ke atas. Dari sisi operasional, BTN juga didukung oleh jajaran direksi lainnya, termasuk Hirwandi Gafar selaku Direktur Consumer Banking BTN.
Tantangan ini juga diamini oleh Hery Gunardi, Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI). Hery menjelaskan bahwa profitabilitas industri perbankan secara umum akan mengalami tekanan apabila suku bunga acuan bank sentral terus meningkat. Tekanan ini terjadi karena perbankan tidak dapat secara instan menaikkan suku bunga kredit mereka kepada nasabah. Hery menekankan adanya waktu transmisi yang dibutuhkan agar perubahan suku bunga acuan dapat sepenuhnya diterapkan pada suku bunga kredit perbankan.
Bank Indonesia Pertahankan BI-Rate di Level 5,75 Persen pada Agustus 2026
Di sektor perbankan syariah, kekhawatiran serupa juga muncul. Direktur Utama PT Bank Aladin Syariah Tbk. (BANK) sekaligus Sekretaris Jenderal Perkumpulan Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO), Koko Tjatur Rachmadi, menyatakan bahwa tingginya BI rate dipastikan akan meningkatkan biaya pembiayaan. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Koko pun menaruh harapan besar agar pergantian kepemimpinan atau adanya Gubernur Bank Indonesia yang baru dapat membantu memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai di pasar. Sementara itu, dari sektor bank pembangunan daerah, PT BPD Jawa Timur Tbk. (BJTM) atau Bank Jatim mengakui adanya tren kenaikan suku bunga deposito. Perwakilan Bank Jatim, Winardi, menyatakan bahwa meskipun saat ini kondisi likuiditas perseroan masih tergolong cukup longgar (ample), pihaknya tetap bersiap mengantisipasi kondisi pasar yang diperkirakan akan semakin menantang ke depan.
