Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, menjabarkan empat agenda riset prioritas yang harus dihadapi oleh bank sentral secara global di masa depan. Langkah strategis ini dinilai krusial untuk menavigasi dinamika ekonomi yang kian kompleks, mulai dari fragmentasi geopolitik hingga penetrasi kecerdasan buatan (AI) di sektor keuangan. Arahan tersebut disampaikan secara langsung saat membuka Konferensi Internasional Bulletin of Monetary Economics and Banking (BMEB) ke-20 dan Call for Papers yang diselenggarakan di Bali pada 31 Juli 2026.
Konferensi internasional tahun ini mengusung tema spesifik, yaitu "Central Banking at the Crossroads of Geoeconomic Fragmentation, Digital Transformation, and Systemic Risks". Fokus pembahasan diarahkan pada posisi krusial bank sentral yang kini berada di persimpangan jalan akibat pergeseran kekuatan ekonomi dunia, transformasi teknologi yang melaju cepat, serta munculnya risiko-risiko sistemik baru. Minat akademisi global terhadap isu ini tergolong tinggi. Bank Indonesia mencatat sebanyak 354 naskah lengkap dari 34 negara masuk dalam proses seleksi untuk berkontribusi dalam mencari solusi atas tantangan-tantangan tersebut.
Agenda pertama yang ditekankan oleh Destry adalah penguatan pemahaman mengenai transmisi kebijakan moneter di tengah meningkatnya fragmentasi geoekonomi. Ketegangan geopolitik global dan kebijakan proteksionisme perdagangan dinilai berpotensi mengganggu jalur transmisi kebijakan yang selama ini berjalan secara konvensional. Sementara itu, agenda kedua berfokus pada pendalaman kajian mengenai perkembangan keuangan digital dan implikasinya terhadap kebijakan bank sentral. Kajian ini mencakup berbagai aspek modern yang sedang berkembang pesat seperti sistem pembayaran digital, pemanfaatan kecerdasan artifisial, teknologi finansial (fintech), pengelolaan aset kripto, hingga perumusan mata uang digital bank sentral.
BPJPH Dorong Sertifikasi Halal Gratis UMK Jelang Wajib Halal Oktober 2026
Agenda ketiga berkaitan erat dengan mitigasi ketidakpastian masa depan melalui pengembangan alat ukur risiko sistemik dan pengawasan makrofinansial yang lebih adaptif. Langkah ini bertujuan agar otoritas moneter mampu mengantisipasi berbagai jenis ancaman baru yang sebelumnya tidak masuk dalam kerangka risiko tradisional, mulai dari ancaman kejahatan siber hingga dampak sistemik dari perubahan iklim terhadap stabilitas keuangan. Terakhir, prioritas keempat yang harus dipenuhi oleh bank sentral adalah memperkuat kredibilitas kelembagaan serta mengoptimalkan komunikasi kebijakan guna menjaga kepercayaan publik di tengah derasnya arus informasi.
Selain keempat prioritas riset tersebut, tantangan praktis di lapangan juga diutarakan oleh Wakil Menteri Keuangan Juda Agung. Dalam pemaparannya, ia menyoroti dilema klasik yang kini semakin rumit untuk dikelola oleh pengambil kebijakan, yaitu trilema kebijakan. Otoritas keuangan saat ini dituntut untuk mampu menyeimbangkan tiga hal sekaligus secara bersamaan: menjaga stabilitas nilai tukar mata uang, mengelola mobilitas arus modal lintas batas, serta mempertahankan independensi kebijakan moneter dalam negeri agar tidak terintervensi oleh tekanan eksternal.
Pemerintah Jamin Ekonomi Tetap Terkendali Pascakenaikan PPN 12 Persen
Melalui pelaksanaan konferensi internasional BMEB ke-20 ini, Bank Indonesia berharap hasil riset dan naskah ilmiah yang terkumpul dapat memberikan perspektif baru serta rekomendasi kebijakan yang aplikatif. Kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan pengambil kebijakan diharapkan mampu melahirkan solusi inovatif untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional maupun global dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi yang diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun-tahun mendatang.
