Ekspor Nikel RI Tersendat Kandungan Logam Tanah Jarang, Bahlil Buka Suara

Pihak Kementerian ESDM sendiri telah melakukan pengecekan langsung untuk memastikan kondisi riil di lapangan. Hasil pemeriksaan internal menunjukkan bahwa beberapa produk hasil hilirisasi mineral, khususnya nikel dan tembaga, memang masih membawa unsur logam tanah jarang di dalamnya. Bahlil menegaskan bahwa fenomena ini bukanlah sebuah keanehan di sektor pertambangan, melainkan konsekuensi logis dari tahap pengolahan yang belum selesai sepenuhnya. Produk seperti NPI tersebut pada fase ini belum menjadi produk akhir yang murni.

Baca Juga

IHSG Diproyeksi Menguat Hari Ini, Simak Rekomendasi Saham Pilihan Analis

Menurut perhitungan dari Kementerian ESDM, tingkat pemurnian atau pengolahan produk seperti NPI saat ini baru berkisar antara 40 persen hingga 50 persen dari keseluruhan proses. Dengan kondisi pengolahan yang baru mencapai separuh jalan tersebut, keberadaan komponen mineral lain di dalam produk ekspor tidak dapat dihindari. Bahlil menerangkan bahwa karena statusnya yang baru setengah diolah, maka di dalam produk tersebut pasti masih terdapat campuran mineral lain, termasuk unsur besi dan berbagai jenis mineral ikutan lainnya yang secara alami terkandung dalam bijih mentah.

Kondisi ekspor ini diperumit oleh fakta bahwa Indonesia saat ini belum memiliki industri khusus yang didedikasikan untuk mengolah LTJ sebagai mineral ikutan secara mandiri. Tanpa adanya fasilitas pemisahan dan pengolahan domestik yang memadai, kandungan LTJ tersebut akhirnya tetap melekat pada produk setengah jadi yang diproduksi oleh fasilitas pemurnian lokal.

Baca Juga

LPS Bantah Isu Masyarakat Makan Tabungan, Sebut Simpanan Nasabah Kecil Tetap Tumbuh

Untuk mengatasi kebuntuan regulasi dan operasional ini, pemerintah kini tengah memetakan langkah-langkah penyelesaian yang menyeluruh. Kebijakan ini diambil agar kegiatan industri yang telah dijalankan oleh para investor di dalam negeri tidak terganggu dan tetap dapat beroperasi secara berkelanjutan. Langkah taktis yang disiapkan oleh pemerintah meliputi penyusunan mekanisme pengelolaan atau kanalisasi khusus bagi LTJ yang berstatus sebagai mineral ikutan agar memiliki jalur distribusi yang jelas dan legal.

Terkait penyelesaian hambatan ekspor ini, Bahlil juga menggarisbawahi pembagian kewenangan yang jelas di tingkat pemerintahan. Kementerian ESDM memiliki tanggung jawab penuh pada sektor hulu serta penerbitan izin operasional untuk industri pengolahan mineral. Sementara itu, otoritas untuk mengatur jalannya perdagangan internasional dan menerbitkan izin pengapalan barang ke luar negeri berada di bawah wewenang kementerian lain yang memiliki otoritas ekspor. Koordinasi lintas sektor ini diharapkan dapat segera mengurai sumbatan logistik yang saat ini dihadapi oleh para eksportir nikel nasional.