DPR Jaring Masukan RUU Perampasan Aset dari Papua hingga Kalimantan

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan bahwa penyusunan regulasi krusial ini tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa atau hanya melihat dari sudut pandang Jakarta saja. Dalam keterangannya pada Selasa, 28 Juli 2026, ia menekankan pentingnya mengakomodasi keunikan dan karakteristik persoalan hukum yang dihadapi oleh aparat penegak hukum di setiap daerah. Legislasi yang baik, menurutnya, harus lahir dari proses yang inklusif dan terbuka terhadap berbagai perspektif masyarakat setempat.

Also Read

Bukan Tersangka Narkoba, Kasat Narkoba Tangsel Diperiksa Terkait Pengawasan Anggota

Dari serangkaian diskusi di daerah-daerah tersebut, muncul sebuah kesimpulan penting yang menjadi benang merah aspirasi masyarakat. Publik dan aparat penegak hukum di daerah sangat mendambakan instrumen hukum yang lebih perkasa untuk menyita hasil-hasil kejahatan. Fokus penegakan hukum harus mulai bergeser dari sekadar menghukum fisik pelaku kejahatan menjadi melacak aliran dana serta menyita aset yang diperoleh secara ilegal. Pendekatan ini dikenal dengan prinsip melacak uang dan melacak aset hasil kejahatan secara progresif.

Kendati demikian, penguatan wewenang negara dalam merampas aset kejahatan tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip keadilan. Komisi III DPR RI menyadari sepenuhnya bahwa kewenangan yang besar tanpa pengawasan ketat rentan disalahgunakan. Oleh karena itu, undang-undang ini nantinya dirancang agar tetap proporsional dan melindungi hak asasi manusia. Aturan baru tersebut diharapkan dapat menjadi senjata hukum yang kuat namun tetap adil, tanpa memberikan celah bagi aparat untuk bertindak sewenang-wenang.

Also Read

Kesepakatan Damai Bentrokan Menteng Menepis Isu Miring tentang Korban

Seluruh masukan berharga yang diperoleh dari kunjungan kerja ini akan dijadikan bahan evaluasi mendalam dalam proses pembahasan RUU selanjutnya. Keterlibatan aktif masyarakat daerah dalam merumuskan undang-undang ini diharapkan mampu melahirkan regulasi yang komprehensif. Pada akhirnya, partisipasi publik dari berbagai penjuru nusantara ini menjadi pondasi penting untuk membangun sistem hukum nasional yang tidak hanya efektif dan berintegritas, tetapi juga menjunjung tinggi nilai keadilan sosial.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap