Lapangan di Desa Cilampeni, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung, sore itu berubah menjadi arena pasar terbuka yang tak biasa. Para pemilik toko bangunan lokal memajang contoh semen, batako, kayu, dan lembaran seng lengkap dengan daftar harga di depan warga. Bukan transaksi sembari tawar-menawar ala pasar tradisional, melainkan sebuah mekanisme yang disebut Pemilihan Toko Terbuka (PTT) atau ‘tender rakyat’—jantung dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang langsung disaksikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Sabtu (25/7/2026).
Di tengah kerumunan warga yang antusias, Mendagri tak sekadar mengamati dari kejauhan. Ia bergerak mendatangi satu per satu meja pemasok, memeriksa kualitas bahan yang ditawarkan, menyandingkan harga, dan berdialog langsung dengan para penjual. Suasana itu menggambarkan wajah baru tata kelola bantuan perumahan: masyarakat penerima manfaat bukan lagi pihak pasif yang tinggal menerima material kiriman, melainkan subjek yang memiliki kuasa memilih. Mendagri menilai apa yang ia saksikan sebagai bukti nyata keterbukaan. “Semua pergerakan dana terpampang, tidak ada yang ditutup-tutupi,” kira-kira begitu inti apresiasi yang ia sampaikan kepada warga yang hadir.
BPJPH Dorong Sertifikasi Halal Gratis UMK Jelang Wajib Halal Oktober 2026
Lebih dari sekadar pajangan keterbukaan, tender rakyat ini memiliki implikasi langsung pada efisiensi anggaran. Prinsipnya sederhana namun tajam: pemasok yang berani menawarkan harga terendah dengan spesifikasi yang sudah ditentukan bakal dipilih. Selisih antara pagu bantuan dan harga pemenang tender tidak hangus atau masuk ke kantong proyek, melainkan dikembalikan sepenuhnya kepada warga. Uang sisa itu dapat mereka rembuk bersama untuk membeli keperluan tambahan, seperti pintu, pengecatan, atau perlengkapan rumah lain yang masih kurang. Dengan demikian, satu unit rumah tak hanya berdiri dari material pokok, tetapi bisa disempurnakan sesuai kebutuhan komunitas.
Di luar mekanisme di atas meja toko, Mendagri mengingatkan bahwa pemerintah pusat di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto sedang mengerek kebijakan yang mempermudah warga berpenghasilan rendah (MBR) mengakses hunian layak. Salah satunya lewat pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) khusus bagi MBR. Bahkan, definisi masyarakat berpenghasilan rendah kini diperlonggar oleh Menteri PKP, sehingga lebih banyak kepala keluarga dapat menikmati keringanan tersebut. Tujuannya: menghilangkan beban biaya-biaya awal yang kerap menjadi ganjalan saat warga kecil hendak membangun rumah sendiri.
Pemerintah Jamin Ekonomi Tetap Terkendali Pascakenaikan PPN 12 Persen
Kepada para kepala daerah yang hadir ataupun yang akan menerima instruksi serupa, Mendagri menepis kekhawatiran akan tergerusnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) jangka pendek. Ia justru meyakini logika ekonomi sederhana: lahan tidur yang kini hanya dikenai pajak bumi lambat laun akan menjadi bangunan bernilai, sehingga tahun berikutnya pajak bumi dan bangunan (PBB) yang masuk ke kas daerah ikut bertambah. Perputaran uang di tingkat lokal—dari penjualan material, upah tukang, hingga warung-warung kecil di sekitar proyek—akan membentuk ekosistem ekonomi yang lebih hidup. Dengan demikian, tender rakyat bukan sekadar alat kontrol transparansi, melainkan juga pengungkit geliat ekonomi perumahan dari akar rumput. Turut hadir dalam peninjauan tersebut anggota DPR RI Rajiv Singh, Bupati Bandung Dadang Supriatna, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, serta sejumlah pejabat terkait.
