Pihak Istana secara resmi mengungkapkan bahwa Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, telah masuk ke dalam bursa calon Gubernur BI definitif. Langkah ini memicu respons dari para pelaku pasar dan pengamat ekonomi nasional. Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai bahwa Destry Damayanti merupakan salah satu figur yang paling tepat untuk memimpin bank sentral dalam periode mendatang. Dukungan ini didasarkan pada kompetensi serta rekam jejak kepemimpinan Destry yang dinilai mumpuni untuk menjaga stabilitas moneter nasional.
Fakhrul Fulvian menjelaskan bahwa kekuatan utama Destry terletak pada portofolio pengalamannya yang sangat luas di berbagai sektor krusial. Destry tercatat pernah aktif di dunia akademik, mendalami seluk-beluk pasar keuangan, berkecimpung di industri perbankan, hingga menjabat di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Kiprahnya di bank sentral sendiri dimulai sejak tahun 2019 saat ia terpilih masuk dalam jajaran Dewan Gubernur Bank Indonesia. Kepercayaan terhadap kinerjanya semakin diperkuat ketika ia mulai menjalani periode kedua sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia sejak Agustus 2024.
Saat ini, proses penentuan nakhoda baru Bank Indonesia masih bergulir di tingkat pemerintahan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan masih menunggu usulan resmi dari Presiden Prabowo Subianto terkait nama calon Gubernur BI yang akan diajukan. Mengenai proses transisi ini, Airlangga telah menyerahkan sepenuhnya wewenang untuk memilih pengganti Gubernur BI kepada Presiden Prabowo Subianto. Di tengah bergulirnya bursa calon ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah rumor yang menyebutkan namanya ikut masuk dalam daftar calon Gubernur BI setelah pengunduran diri Perry Warjiyo. Purbaya menegaskan bahwa Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) telah melakukan antisipasi yang matang terhadap dampak sentimen pasar yang mungkin muncul.
BPJPH Dorong Sertifikasi Halal Gratis UMK Jelang Wajib Halal Oktober 2026
Tantangan ekonomi yang harus dihadapi oleh pemimpin BI ke depan tidak bisa dibilang ringan. Bank Indonesia baru saja memberikan tanggapan atas rilis pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan II 2026 yang tercatat sebesar 5,29 persen secara tahunan (yoy). Angka ini menunjukkan adanya perlambatan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan sebelumnya yang sanggup mencapai 5,61 persen. Selain laju pertumbuhan yang melambat, struktur ketenagakerjaan domestik juga masih dibayangi kerentanan, di mana pekerja sektor informal yang rentan masih sangat mendominasi pasar kerja dengan persentase mencapai 59,30 persen.
Selain masalah pertumbuhan dan ketenagakerjaan, stabilitas nilai tukar tetap menjadi fokus utama kebijakan moneter. Bank Indonesia terus menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global yang sedang berlangsung. Tekanan terhadap stabilitas ini terlihat dari cadangan devisa Indonesia yang dilaporkan sedikit menyusut pada Juli 2026. Penyusutan cadangan devisa tersebut dipengaruhi oleh kewajiban pembayaran utang luar negeri pemerintah serta langkah intervensi aktif yang dilakukan BI guna menstabilkan nilai tukar rupiah di pasar global.
Pemerintah Jamin Ekonomi Tetap Terkendali Pascakenaikan PPN 12 Persen
Sebagai bagian dari kampanye penguatan mata uang, Bank Indonesia juga baru saja menyelenggarakan kegiatan bertema "Rupiah Berdaulat & Bergema di Beranda Negeri" yang berlangsung pada 4 hingga 8 Agustus 2026 untuk memperkokoh kedaulatan rupiah. Di sisi lain, institusi bank sentral ini juga tengah menghadapi sorotan hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa proses penyidikan kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) BI dan OJK tetap berjalan dan menunjukkan progres, meskipun hingga kini pihak berwenang belum melakukan penahanan terhadap para tersangka.
