Di tengah ruang Sidang Pleno IX Kongres Umat Islam Indonesia VIII yang mengusung tema pertumbuhan dan ketahanan ekonomi berkeadilan, pemerintah membeberkan sederet instrumen pembiayaan yang selama ini senyap bekerja di balik denyut sektor riil. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, hadir membawa kabar bahwa akses pendanaan tidak lagi sekadar jargon, melainkan sudah merambah dari atap rumah rakyat hingga transaksi perdagangan tanpa dolar. Panggung kongres ini menjadi saksi bagaimana skema-skema tersebut diharapkan menjawab dahaga keadilan ekonomi yang menjadi napas pertemuan umat.
Pertama, sektor perumahan yang selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Lewat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, negara hadir di sisi permintaan. Namun yang kurang banyak disorot, Ferry mengingatkan, adalah kepedulian terhadap sisi suplai. Kontraktor dan pengembang kini bisa mengakses fasilitas pembiayaan khusus yang nilai akumulasinya berkisar Rp20 miliar hingga Rp25 miliar. Ia menyebut angka itu sebagai kumulatif dari fasilitas yang sudah disiapkan, bukan batas kredit sekali jalan. Dengan cara ini, pemerintah tidak hanya memudahkan warga memiliki hunian layak, tetapi juga memutar roda usaha para pelaku konstruksi yang mayoritas berskala menengah-kecil.
BPJPH Dorong Sertifikasi Halal Gratis UMK Jelang Wajib Halal Oktober 2026
Tidak berhenti di beton dan bata, pertanian juga mendapat porsi perhatian yang tak kalah serius. Pemerintah tengah mengembangkan skema pembiayaan untuk alat produksi pertanian鈥攕ebuah upaya mendorong mekanisasi yang selama ini kerap terganjal modal. Di saat yang sama, kredit usaha pertanian terus dimatangkan agar petani tidak lagi bergantung pada tengkulak atau pinjaman berbunga tinggi. Jika dirunut, langkah ini beririsan dengan semangat kongres tentang ketahanan ekonomi yang inklusif: menjadikan pangan bukan sekadar komoditas, tetapi benteng kemandirian yang ditopang pembiayaan terjangkau.
Sementara itu, industri padat karya yang menyerap jutaan tenaga kerja juga tidak dilupakan. Ferry menyebutkan sektor furnitur, tekstil, hingga mainan anak sebagai beberapa yang bisa memanfaatkan pembiayaan modal kerja dan investasi mesin. Ia menggarisbawahi perlunya koordinasi lebih intens agar skema yang disediakan benar-benar menyentuh kebutuhan pelaku usaha di lapangan. Kalimat itu seolah mengakui bahwa jarak antara meja perumus kebijakan dan bengkel produksi masih perlu dijembatani dengan dialog yang lebih membumi.
Pemerintah Jamin Ekonomi Tetap Terkendali Pascakenaikan PPN 12 Persen
Keluar dari ranah domestik, pemerintah juga menyodorkan strategi mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Meskipun greenback masih mendominasi karena likuiditasnya yang tinggi, Jakarta bersama Bank Indonesia terus memperlebar pemanfaatan transaksi mata uang lokal atau local currency transaction. Kini, perdagangan dengan Cina, Korea Selatan, Jepang, Malaysia, dan Thailand bisa dilakukan tanpa perantaraan dolar. Di mata peserta kongres, inisiatif ini bukan hanya efisiensi teknis, melainkan kedaulatan ekonomi yang selaras dengan cita-cita ketahanan nasional. Semua skema itu, dari FLPP hingga LCT, dipresentasikan bukan sebagai program sektoral yang terpisah, melainkan satu anyaman instrumen yang ingin menjadikan pertumbuhan ekonomi lebih berkeadilan, persis seperti yang digaungkan di Bidakara siang itu.
