Di tengah kemeriahan acara PKB Run 2026 yang digelar di kawasan Gelora Bung Karno, Minggu (26/7), Muhaimin Iskandar justru melemparkan pesan serius yang menyentuh jantung organisasi Nahdlatul Ulama. Bukan soal prestasi atletik atau perayaan Hari Lahir ke-28 partainya, melainkan peringatan terbuka agar Muktamar ke-35 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) benar-benar steril dari praktik politik uang. Pria yang akrab disapa Cak Imin ini berdiri di antara dua identitas besar—sebagai ketua umum partai politik dan sebagai kader nahdliyin—lalu memilih menyerukan pemurnian kembali jam’iyah ulama tersebut.
Inti kegelisahan Cak Imin terletak pada potensi masuknya kepentingan material ke dalam kontestasi kepemimpinan organisasi Islam terbesar di Indonesia itu. Dengan nada menuntut, ia meminta siapa pun untuk berani membongkar bila ada indikasi pemakaian uang dalam memperebutkan kursi ketua umum. Baginya, NU bukanlah arena transaksional, melainkan rumah besar yang harus dijauhkan dari perebutan aset dan kekuasaan pragmatis. “Kita bongkar kalau ada yang pakai uang, mari kita murnikan kembali NU,” ujarnya, menggarisbawahi bahwa segala bentuk kepentingan yang bisa mengotori khitah harus disingkirkan.
KPK Geledah Rektorat Unsoed dan Rumah Tersangka, Sita Bukti Pengkondisian Mahasiswa Baru
Pernyataan tersebut seakan menjadi alarm awal bahwa suasana pra-muktamar mulai memanas. Muktamar yang dijadwalkan berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, pada 27–31 Agustus 2026 itu sudah menghadirkan sejumlah nama yang siap bertarung. Di antaranya Kiai Zulfa Mustofa, Gus Yusuf Chudlori, Gus Salam Shohib, Gus Kikin, hingga Prof. Nasaruddin Umar. Meski tidak merapat pada salah satu kandidat, Cak Imin menegaskan bahwa penentuan pemimpin sepenuhnya merupakan hak penuh peserta muktamar. Ia menyerahkan segalanya kepada mekanisme musyawarah ulama, bukan pada manuver kalkulatif pemilik modal.
Makna “kembalikan NU kepada ulama” yang dilontarkan Cak Imin bukan sekadar retorika. Ia merujuk pada kekhawatiran bahwa pusaran kepentingan telah menjauhkan organisasi dari ruh awal pendiriannya. Penguasaan aset, pengaruh finansial, hingga konflik internal yang muncul di berbagai cabang menjadi latar dari ajakan murnifikasi ini. Bahkan Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, sebelumnya mengungkapkan bahwa syarat minimal 99 suara bagi calon ketua umum akan dibahas dalam tata tertib muktamar. Ini menunjukkan bahwa kontestasi akan berlangsung ketat namun tetap harus terukur.
Penasihat LBM NU DKI Minta NU Mandiri Secara Ekonomi, Agar Tak Mudah Terkooptasi
Pilihan Cak Imin untuk menyampaikan pesan moral di sela-sela puncak Harlah PKB bukan tanpa konteks. PKB lahir dari rahim NU, dan menjaga kemurnian induknya adalah bagian dari tanggung jawab historis. Momen tersebut sekaligus menjadi penegas bahwa urusan organisasi keagamaan tidak boleh diseret ke ranah transaksional yang menodai marwah kiai dan pesantren. Dengan muktamar tinggal menghitung bulan, seruan ini diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh nahdliyin agar proses regenerasi kepemimpinan berjalan bersih, transparan, dan benar-benar merepresentasikan hati umat, bukan kekuatan uang.
