Beijing menolak keras gelombang baru tarif yang diberlakukan Amerika Serikat mulai Jumat (24/7). Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menyampaikan bahwa semua bentuk tarif sepihak tidak bisa diterima dan bertentangan dengan semangat perdagangan bebas. “Perang tarif dan perang dagang tidak menguntungkan siapa pun,” ujar Lin dalam konferensi pers yang berlangsung di tengah ketegangan baru hubungan trans-Pasifik.
Langkah Washington itu mewajibkan bea masuk tambahan sebesar 10 hingga 12,5 persen bagi barang impor dari 60 mitra dagang utama. China, Jepang, Uni Eropa, dan puluhan negara lain menjadi sasaran setelah pemerintah AS menilai mereka belum cukup keras melarang impor produk yang diduga dihasilkan melalui kerja paksa. Bagi Beijing, tarif 12,5 persen itu langsung bertumpuk di atas bea masuk yang sudah berlaku, tanpa ada perlakuan khusus seperti yang kadang diterima sekutu tradisional Washington.
Yang membedakan kebijakan ini dari tuduhan dagang biasa adalah pemetaan “rapor” hak asasi dalam perdagangan. Sekitar 20 negara, antara lain Inggris, Indonesia, Malaysia, dan Meksiko, hanya dihukum dengan tarif 10 persen karena dianggap sudah mengambil langkah hukum yang lebih tegas menolak barang kerja paksa. Di sisi lain, Jepang dan Korea Selatan menghadapi tarif lebih tinggi, meskipun produk mereka yang sebelumnya sudah terkena bea 12,5 persen atau lebih dikecualikan dari tambahan baru. China, yang kerap dituduh menggunakan praktik itu tanpa bukti yang sepenuhnya diakui secara internasional, tidak mendapatkan keringanan serupa.
BPJPH Dorong Sertifikasi Halal Gratis UMK Jelang Wajib Halal Oktober 2026
Di Beijing, belum ada sinyal jelas mengenai aksi balasan. Lin Jian memilih tidak mengungkap apakah China akan menyiapkan daftar produk AS yang bakal dikenai bea tambahan atau langkah lain. Namun, keheningan itu terjadi di saat yang kritis: tarif baru ini diumumkan hanya sehari sebelum tarif global 10 persen yang diberlakukan Presiden Donald Trump pada Februari lalu berakhir. Artinya, kebijakan anyar yang mengemas isu moral ke dalam instrumen dagang itu menggantikan tarif darurat sebelumnya yang sempat terganjal pembatalan pengadilan terhadap skema tarif timbal balik.
Hampir seluruh impor Amerika Serikat ikut terseret. Data Kantor Perwakilan Dagang AS menyebut bahwa negara-negara sasaran mencakup sekitar 99 persen dari total barang yang masuk ke pasar terbesar dunia itu. Pengecualian hanya diberikan pada produk yang sudah dibebani tarif sektoral sebelumnya—seperti mobil dan baja dengan alasan keamanan nasional—sehingga beban baru tidak menimpa industri yang selama ini menjadi andalan proteksi Trump.
Pemerintah Jamin Ekonomi Tetap Terkendali Pascakenaikan PPN 12 Persen
Jangkauan aturan ini mengonfirmasi bahwa Washington tidak sekadar menekan negara tertentu, melainkan mendesain ulang arsitektur dagang dengan justifikasi kerja paksa dan kelebihan kapasitas industri. Pemerintahan Trump diketahui tengah meneliti praktik yang dianggap curang di 16 perekonomian, termasuk China, India, Jepang, Vietnam, dan Uni Eropa. Dengan begitu, babak baru ketegangan dagang ini berpotensi meluas, bukan hanya memukul rantai pasok Asia, melainkan juga mendorong negara-negara berkembang ikut bergegas menyesuaikan regulasi ketenagakerjaan agar tidak masuk daftar hitam.
Peringatan Lin Jian bahwa perang tarif tidak memberi keuntungan kepada siapa pun menjadi cermin cemas bagi pasar global. Di tengah upaya pemulihan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, tarif berbalut moral ini justru memperdalam ketidakpastian. Pertarungan antara Beijing dan Washington kembali bukan soal bea masuk semata, tetapi tentang siapa yang paling tahan berdiri di tengah badai yang mereka ciptakan sendiri.
