Bahlil Lahadalia Kenang Gelombang Demonstrasi 1,5 Bulan Terkait Larangan Ekspor Nikel

Kisah penolakan keras tersebut bermula pada tahun 2019. Bahlil mengenang bahwa momen itu terjadi tepat empat hari setelah dirinya resmi menjabat sebagai Kepala BKPM. Begitu menduduki jabatan tersebut, ia langsung mendapatkan instruksi khusus dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Keduanya memerintahkan Bahlil untuk segera merumuskan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel guna mendorong hilirisasi di dalam negeri.

Mendapat perintah tersebut, Bahlil segera bergerak cepat dengan berkoordinasi bersama sejumlah pejabat negara. Ia mendatangi Menteri Sekretaris Negara saat itu, Pratikno, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk menanyakan apakah sudah ada dasar hukum yang kuat untuk memberlakukan pelarangan ekspor tersebut. Guna mencari jalan keluar dari keterbatasan regulasi, Bahlil kemudian mengumpulkan seluruh pengusaha nikel, pelaku industri penambang, serta para eksportir. Pertemuan tersebut akhirnya menghasilkan keputusan bersama untuk menghentikan ekspor bijih nikel secara total, meskipun pada saat itu belum ada surat keputusan menteri yang resmi diterbitkan.

Baca Juga

Rupiah Menguat Tiga Hari Beruntun, Dolar AS Turun ke Posisi Rp17.885

Keputusan sepihak tanpa surat keputusan menteri ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak yang merasa dirugikan. Gelombang aksi unjuk rasa pun pecah. Dalam ingatan Bahlil, Luhut Binsar Pandjaitan kemudian memintanya untuk menghadapi sendiri para demonstran tersebut. Akibatnya, Bahlil harus menghadapi gelombang demonstrasi yang berlangsung terus-menerus selama 1,5 bulan demi mempertahankan kebijakan larangan ekspor bijih nikel tersebut.

Selain kisah demonstrasi nikel, buku tersebut juga mengulas pencapaian Bahlil dalam mengeksekusi proyek ekosistem baterai kendaraan listrik senilai US$8,6 miliar. Proyek dengan nilai investasi jumbo tersebut berhasil direalisasikan setelah ia ditugaskan untuk bernegosiasi dengan perwakilan dari tiga negara Asia Timur, yakni China, Jepang, dan Korea Selatan. Uniknya, kesepakatan bernilai miliaran dolar tersebut berhasil dieksekusi tanpa menggunakan bahasa Inggris dalam proses negosiasinya.

Baca Juga

Pendaftaran PCPM Bank Indonesia Resmi Dibuka, Simak Syarat dan Link Pendaftarannya

Selama proses negosiasi internasional tersebut, Bahlil mengaku sempat merasa sungkan dan malu. Rasa canggung itu muncul karena ia harus berhadapan langsung dengan menteri koordinator dari negara-negara mitra, sedangkan jabatannya saat itu hanya sebagai Kepala BKPM. Meskipun di dalam negeri jabatan kepala badan setingkat dengan menteri, perbedaan nomenklatur ini sempat membuatnya merasa kurang percaya diri saat berhadapan dengan pejabat asing tingkat tinggi.

Kini, instansi yang pernah dipimpinnya tersebut telah bertransformasi menjadi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM di bawah kepemimpinan Rosan Roeslani. Upaya hilirisasi yang dirintis Bahlil terus diperkuat secara kelembagaan, salah satunya melalui keberadaan Deputi Hilirisasi yang tercatat sudah dibentuk sejak tahun 2021 untuk mendukung jalannya kebijakan strategis tersebut.