Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) mendorong langkah strategis untuk memperkokoh posisi Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai bank pembangunan daerah (Regional Development Bank). Ketua Umum Asbanda, Agus Haryoto Widodo, menyampaikan bahwa BPD harus siap bersaing di pasar keuangan melalui peningkatan kualitas pelayanan, penguatan kapabilitas digital, serta penerapan tata kelola yang baik. Pernyataan resmi tersebut disampaikan di Jakarta pada Jumat, 21 Agustus 2026.
Asbanda mendorong BPD melakukan transformasi mendasar, tidak lagi sekadar menjadi lembaga pengelola dana pemerintah daerah, melainkan bertransformasi menjadi orkestrator aliran dana di daerah. Dengan total aset yang kini telah menembus angka Rp1.000 triliun, potensi BPD untuk menggerakkan perekonomian lokal dinilai sangat besar. Data hingga Juni 2026 menunjukkan performa dari 27 BPD di Indonesia berada dalam kondisi fundamental yang sehat. Sebagai gambaran kinerja di sektor keuangan daerah, Bank Jakarta juga berhasil mencatatkan kinerja keuangan positif hingga triwulan ketiga tahun 2025. Selain itu, kolaborasi antar-BPD terus berjalan, salah satunya melalui penarikan Undian Nasional Simpeda Periode ke-2 Tahun XXXVI-2026 yang digelar Asbanda bersama Bank Jateng.
Kendati menunjukkan kinerja positif, BPD dihadapkan pada karakteristik likuiditas yang sangat bergantung pada siklus fiskal daerah. Sumber pendanaan BPD masih sangat dipengaruhi oleh Transfer ke Daerah (TKD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta ekosistem transaksi pemerintah daerah lainnya. Menghadapi situasi ini, Agus Haryoto Widodo mengingatkan pentingnya memantau fungsi intermediasi di tengah tekanan sumber pendanaan. Hal ini krusial dilakukan guna mencegah kenaikan biaya dana (cost of fund) yang dapat membatasi kemampuan BPD dalam menyediakan pembiayaan yang kompetitif.
Pemain Akui Garuda Pertiwi Terburu-buru meski Menang 3-0 atas Yordania
Untuk itu, Asbanda mendorong agar kebijakan penempatan dana pemerintah di BPD dapat diarahkan untuk memperkuat sektor-sektor produktif dan prioritas, seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta infrastruktur daerah. BPD memegang peran penting dalam membiayai berbagai kebutuhan ekonomi daerah yang beragam, mulai dari sektor UMKM, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur dan transportasi. Asbanda juga meminta agar formulasi kebijakan nasional selalu menyertakan perspektif dampak pembangunan regional (regional development impact).
Guna meningkatkan daya saing di pasar uang, repo, treasury, hingga sindikasi pembiayaan, seluruh BPD saat ini tengah mempercepat langkah transformasi digital. Fokus utama dari penguatan teknologi ini diarahkan pada aspek keamanan siber (cybersecurity), manajemen risiko, serta peningkatan porsi dana murah atau Current Account Saving Account (CASA) dari masyarakat maupun dunia usaha.
Daftar Saham 'Gocap' di Tengah Rencana Ubah Harga Minimum
Upaya memperkuat ekonomi daerah ini juga sejalan dengan perhatian pemerintah pusat. Di Istana Negara, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan pengurus Kadin dari 38 provinsi untuk membahas penguatan ekonomi daerah serta tantangan geopolitik. Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa pembangunan jalan daerah merupakan kunci untuk menekan biaya logistik nasional. Sementara itu, di tingkat daerah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung M Akhiri Hailuki mengingatkan dampak negatif rancangan Permenkes Tembakau terhadap ekonomi daerah dan nasib para petani.
