Bagaimana cara mengatasi kemacetan parah di Sumatra Barat sekaligus menuntaskan polemik pembangunan proyek infrastruktur yang belum selesai? Pertanyaan ini terus mengemuka di tengah masyarakat yang mendambakan kelancaran transportasi tanpa harus mengorbankan kepentingan publik. Menjawab kegelisahan tersebut, sebuah usulan konkret muncul untuk mengurai kebuntuan pembangunan jalan tol dan jembatan layang di wilayah tersebut.
Terkait hal tersebut, Andre Rosiade Usul Bypass Bukittinggi, Solusi Polemik Tol dan Fly Over Sumbar demi menjawab langsung aspirasi masyarakat. Usulan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra tersebut di sela-sela kegiatannya meninjau penyelesaian pembangunan Jembatan Gantung Koto Rawang yang terletak di Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, pada Kamis, 20 Agustus 2026.
Menurut penjelasan Andre, salah satu opsi yang kini didorong adalah memanfaatkan kembali trase Bypass Bukittinggi. Jalur bypass tersebut sebenarnya sudah lama dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sayangnya, selama berpuluh-puluh tahun trase ini belum terealisasi karena terkendala masalah pembebasan lahan serta belum adanya pembangunan fisik di lapangan.
Andre Rosiade Pastikan Jembatan Kayu Gadang Sikabu Segera Dibangun
Melalui rencana teranyar ini, pintu keluar atau exit tol Bukittinggi nantinya dirancang untuk mempergunakan trase bypass yang sudah ada tersebut. Guna melancarkan proses ini, pemerintah pusat beserta PT Hutama Karya akan didorong untuk membantu pembebasan lahan pada trase bypass tersebut. Pembebasan lahan tambahan sepanjang kurang lebih 6 kilometer akan dilakukan dan didanai menggunakan anggaran pembebasan lahan proyek jalan tol.
Langkah ini diambil sejalan dengan upaya dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan PT Hutama Karya yang terus berupaya mencari jalur alternatif terbaik. Tujuannya agar pembangunan jalan tol tetap dapat dilaksanakan secara berkelanjutan tanpa mengganggu kepentingan masyarakat setempat.
KPK Buka Peluang Usut TPPU di Kasus Rektor Unsoed Terkait Penerimaan Maba
Keberadaan bypass ini nantinya diharapkan mampu menjadi jalur alternatif yang efektif untuk mengurai kepadatan lalu lintas di berbagai ruas jalan nasional, termasuk di kawasan Padang Luar yang selama ini kerap mengalami kemacetan. Dengan demikian, meskipun flyover Padang Luar tidak jadi dibangun, kehadiran bypass ini diyakini tetap mampu mengurai penumpukan kendaraan karena jalurnya yang sudah tersedia.
Untuk mematangkan rencana besar tersebut, Andre mengumumkan bahwa pihaknya akan menggelar rapat pembahasan khusus pada 8 September 2026. Pertemuan ini direncanakan melibatkan Kepala Balai Jalan Nasional Andi, perwakilan PT Hutama Karya, jajaran Pemerintah Kabupaten Agam, serta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat beserta jajarannya. Diharapkan persiapan pembangunan dapat dimulai pada akhir tahun ini sehingga proses konstruksi fisik bisa langsung berjalan pada awal tahun depan.
