Sebanyak 22 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur telah menetapkan status keadaan darurat kekeringan akibat musim kemarau. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Timur, Satriyo Nurseno, mengungkapkan bahwa bencana kekeringan di puluhan daerah tersebut diperkirakan berdampak pada sedikitnya 84.458 jiwa dari sekitar 24.136 keluarga. Adapun 22 wilayah yang telah menetapkan status darurat tersebut meliputi Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi, Lumajang, Bangkalan, Kabupaten Blitar, Kabupaten Pasuruan, Trenggalek, Gresik, Kabupaten Malang, Jember, Sampang, Kabupaten Mojokerto, Situbondo, Tulungagung, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Jombang, Bojonegoro, Pamekasan, dan Kota Batu.
Untuk mengatasi krisis air ini, seluruh daerah dari 22 kabupaten/kota tersebut telah melaksanakan penyaluran atau dropping air bersih ke lahan-lahan pertanian mereka. Langkah ini diambil dengan menggunakan alokasi anggaran belanja dari masing-masing pemerintah daerah demi mencegah terjadinya puso atau gagal panen. Kendati demikian, terdapat 11 daerah di antaranya yang akhirnya mengajukan permohonan bantuan air bersih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim). Pengajuan bantuan ini terpaksa dilakukan karena kondisi kapasitas fiskal atau anggaran daerah kabupaten tersebut telah terkuras habis untuk membiayai usaha pengairan terhadap lahan pertanian yang berpotensi terdampak kekeringan.
Di sisi lain, terdapat 15 pemerintah kabupaten yang dilaporkan masih sanggup untuk melakukan dropping air bersih secara mandiri. Mereka memanfaatkan kas daerah yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah daerah tanpa bergantung pada bantuan provinsi. Beberapa kabupaten yang tercatat masih mampu melakukan penyaluran air bersih secara mandiri ini antara lain adalah Bondowoso, Situbondo, Blitar, Ponorogo, dan Probolinggo.
11.925 Rumah Rusak Akibat Gempa NTT, Manggarai Timur Terparah
Menanggapi situasi ini, BPBD Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan berbagai langkah penanganan logistik. Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Provinsi Jawa Timur, Gatot Soebroto, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan pasokan logistik berupa 5.410 ritase pengiriman air, 100 tandon lipat, 50 tandon biasa, serta 9.600 lembar terpal untuk menanggulangi dampak kekeringan. Bagi pemerintah kabupaten atau kota yang membutuhkan bantuan distribusi air bersih dari BPBD Jawa Timur ini, mereka diwajibkan untuk mengajukan permohonan resmi terlebih dahulu kepada pemerintah provinsi yang berkedudukan di Surabaya.
Berdasarkan pengamatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak musim kemarau di wilayah Jawa Timur diprediksi akan jatuh pada bulan Agustus dan September. Oleh karena itu, potensi perluasan dampak kekeringan masih sangat mungkin terjadi. BPBD Jawa Timur sendiri telah memetakan bahwa ada 29 kabupaten, 260 kecamatan, dan 926 desa di seluruh penjuru Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi untuk dilanda kekeringan. Fenomena alam ini diprediksi dapat berdampak lebih luas hingga menjangkau 1.582.672 jiwa atau setara dengan 489.608 keluarga.
Aturan Pembatasan Barang Bawaan Penumpang Luar Negeri Bea Cukai, Belajar dari Kasus Kartu Pokemon
Upaya untuk menurunkan hujan buatan melalui operasi modifikasi cuaca (OMC) juga belum bisa menjadi solusi instan. Satriyo Nurseno menjelaskan bahwa operasi modifikasi cuaca belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Hal ini disebabkan karena awan potensial atau awan konvektif yang memiliki kandungan air yang cukup untuk menghasilkan hujan masih belum terpantau atau tidak dapat teramati di langit Jawa Timur. Akibatnya, pemerintah daerah harus memaksimalkan cadangan air dan bantuan logistik yang ada untuk bertahan melewati puncak musim kemarau ini.
