Inisiatif pemberian hadiah bagi warga yang berhasil meringkus pelaku begal memicu diskusi hangat mengenai batasan hukum dan peran masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, angkat bicara menanggapi gagasan yang sempat dilontarkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Yusril mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala bentuk penertiban keamanan harus tetap berada di bawah kendali aparat resmi demi mencegah terjadinya kekacauan sosial.
Sebagai langkah konkret untuk meredam kecemasan publik tanpa memicu aksi main hakim sendiri, Yusril meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Kepolisian Daerah Jawa Barat, untuk memperketat pengamanan. Patroli di wilayah-wilayah rawan kejahatan jalanan harus ditingkatkan secara signifikan. Kehadiran polisi di lapangan dinilai jauh lebih efektif untuk memberikan rasa aman sekaligus mencegah potensi terjadinya pembegalan sebelum sempat memakan korban.








