Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, melakukan pertemuan bilateral dengan Deputi Perdana Menteri sekaligus Menteri Pelayanan Sipil Kerajaan Kamboja, Hun Many. Pertemuan yang berlangsung di Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada Selasa (28/7) ini membahas sejumlah kerja sama strategis antara kedua negara. Fokus utama kolaborasi yang dibicarakan mencakup reformasi birokrasi, pengembangan sektor kepemudaan dan olahraga, hingga langkah konkret dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Pertemuan tingkat tinggi ini merupakan bagian dari implementasi langsung atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo menginstruksikan jajarannya untuk terus mempererat kemitraan bilateral dengan negara-negara sahabat, sekaligus memperkuat solidaritas di antara sesama anggota ASEAN. Kunjungan delegasi Kamboja ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkokoh hubungan diplomatik dan kerja sama praktis di kawasan Asia Tenggara.
Dalam pembahasan mengenai reformasi birokrasi, Wapres Gibran menggarisbawahi pentingnya transformasi digital. Menurutnya, digitalisasi birokrasi merupakan salah satu program prioritas yang tengah dijalankan oleh pemerintah Indonesia guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan tangkas (agile). Wapres Gibran menyatakan harapannya agar kerja sama dengan Kamboja di sektor ini dapat diperdalam, sehingga kedua negara dapat saling berbagi pengalaman dalam membangun sistem administrasi negara yang modern.
Kabinet Prabowo Subianto Diisi Sejumlah Menteri Era Jokowi, Koalisi Sipil Bentuk Kabinet Bayangan
Selain reformasi birokrasi, sektor kepemudaan dan olahraga juga menjadi agenda penting dalam diskusi tersebut. Wapres Gibran didampingi oleh Erick Thohir yang hadir dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Dalam kesempatan itu, Deputi PM Hun Many secara khusus menyampaikan ketertarikan pihak Kamboja untuk memanfaatkan berbagai fasilitas olahraga yang berada di Kota Solo. Fasilitas-fasilitas tersebut dinilai representatif untuk digunakan sebagai pusat pelatihan guna meningkatkan kapasitas dan kemampuan para atlet disabilitas asal Kamboja.
Isu krusial lain yang dibahas secara serius adalah penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Muhammad Anis Matta, menjelaskan bahwa Indonesia dan Kamboja memiliki komitmen bersama yang kuat untuk memperketat pengawasan dan penindakan terhadap sindikat TPPO. Penanganan ini difokuskan pada kasus-kasus perdagangan orang yang kerap menjerat warga negara ke dalam praktik penipuan daring atau online scam yang berbasis di Kamboja.
Hubungan Stres dan GERD, Bagaimana Pikiran Memengaruhi Asam Lambung
Pertemuan strategis di Istana Wakil Presiden ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting dari kedua belah pihak. Dari delegasi Kamboja, turut hadir Duta Besar Kamboja untuk Indonesia Tean Samnang serta Sekretaris Negara Kementerian Pelayanan Sipil Kamboja Sok Sabayna. Kehadiran para pejabat lintas sektor ini menegaskan keseriusan kedua negara dalam merealisasikan poin-poin kesepakatan yang telah dibahas.
Di samping agenda diplomatik tersebut, dinamika pemerintahan dalam negeri juga terus bergulir. Wapres Gibran baru-baru ini memberikan tanggapan terkait pelantikan Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, menggantikan Nanik S Deyang. Menurut Wapres Gibran, pergantian kepemimpinan ini diharapkan mampu membawa perbaikan signifikan pada tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu pilar program pemerintah saat ini.
