Pemerintah Indonesia terus berupaya mempercepat pemulihan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) pasca-serangan ransomware yang melumpuhkan ratusan layanan instansi pemerintah. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian, menargetkan proses pemulihan total PDNS 2 Surabaya dapat rampung sepenuhnya pada bulan Juli 2024. Hingga tanggal 12 Juli 2024 pukul 17.30 WIB, tercatat sebanyak 86 layanan dari 16 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah kembali beroperasi atau go live. Salah satu layanan utama yang berhasil dipulihkan lebih awal adalah sistem pada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Meskipun sejumlah layanan mulai pulih, pemerintah menghadapi kendala besar terkait hilangnya data. Beberapa data yang terlanjur dienkripsi oleh penyerang dilaporkan tidak dapat dipulihkan kembali. Kondisi ini diperparah oleh minimnya cadangan data yang dimiliki instansi pengguna. BSSN mengungkapkan bahwa hanya sekitar 2 persen data di PDNS Surabaya yang memiliki salinan cadangan di fasilitas cold site Batam. Dari total 282 instansi pemerintah yang terdampak serangan per 26 Juni 2024, sebanyak 239 instansi mengalami gangguan layanan publik tanpa memiliki cadangan data sama sekali.
Kominfo Pantau Operasional Starlink di Indonesia Terkait Pajak dan Kantor
Untuk mencegah penyebaran malware lebih lanjut saat insiden terjadi, BSSN telah mengisolasi sambungan antara PDNS 2 di Surabaya dengan PDNS 1 di Serpong serta cold site di Batam. Guna mengantisipasi insiden serupa di masa depan, pemerintah berencana meningkatkan status fasilitas di Batam dari cold site menjadi hot site, khusus untuk melayani sektor-sektor strategis. Langkah pemulihan ini juga melibatkan PT Sigma Cipta Caraka (Telkomsigma), anak usaha BUMN PT Telkom Indonesia, yang merupakan vendor untuk PDNS 2 di Surabaya dan cold site di Batam, sementara PT Aplikanusa Lintasarta bertindak sebagai vendor untuk PDNS 1 di Serpong. Terkait masalah pencadangan data, pihak Telkomsigma menyatakan bahwa proses backup data memerlukan permintaan tiket yang disampaikan oleh tenant atau instansi pengguna layanan. Di sisi lain, Direktorat Jenderal Imigrasi sebenarnya telah mengirimkan surat kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sejak bulan April untuk meminta replikasi data, namun permintaan tersebut tidak digubris.
Serangan ransomware yang diklaim oleh kelompok peretas Brain Cipher ini terdeteksi diawali dengan adanya upaya untuk menonaktifkan fitur keamanan Windows Defender di PDNS Surabaya sejak 17 Juni pukul 23.15 WIB. Serangan ransomware tersebut kemudian menyebabkan Windows Defender mengalami crash dan tidak beroperasi pada tanggal 20 Juni. Pelaku serangan sempat meminta tebusan sebesar USD 8 juta agar data yang dienkripsi bisa kembali. Namun, pihak Kominfo sempat menguji coba kunci dekripsi gratis yang diberikan oleh peretas dan menyatakan bahwa kunci tersebut berfungsi dengan baik. Adapun lima instansi awal yang datanya berhasil dipulihkan oleh kolaborasi BSSN, Kominfo, dan Telkomsigma meliputi Kementerian Hukum dan HAM (imigrasi), LKPP, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Layanan Perizinan Event), Kota Kediri (ASN Digital), serta Kementerian Agama.
Cara Daftar IMEI HP dari Luar Negeri Melalui Tiga Jalur Resmi
Dampak dari insiden ini juga memicu restrukturisasi dan masalah keamanan data baru. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kominfo, Semuel Pangerapan, mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan setelah insiden ransomware tersebut terjadi. Di samping itu, sebuah akun bernama "aptikakominfo" dilaporkan menjual data milik Kominfo seharga US$121.000 di forum hacker BreachForums. Data yang dijual tersebut mencakup data pribadi, lisensi perangkat lunak sistem keamanan, dan dokumen kontrak dari Pusat Data Nasional dari tahun 2021 hingga 2024. Padahal, untuk mendukung pengembangan pusat data nasional ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp700 miliar pada tahun 2024.
