Pemerintah terus mempercepat penyediaan infrastruktur pengairan di berbagai daerah guna mendukung ketahanan pangan dan pengendalian bencana. Langkah ini diwujudkan melalui peresmian bendungan baru oleh presiden jokowi, salah satunya Bendungan Lolak yang terletak di Sulawesi Utara. Pembangunan bendungan ini menelan anggaran sebesar Rp2,02 triliun dan dirancang untuk menampung air hingga 16 juta meter kubik, yang diproyeksikan mampu mengairi lahan persawahan seluas 2.200 hektare.
Saat acara peresmian Bendungan Lolak tersebut, terdapat momen menarik ketika Presiden Joko Widodo bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menangkap ikan bersama. AHY sendiri baru saja dilantik menduduki posisi menteri tersebut pada Rabu, 21 Februari 2024. Keberadaan bendungan ini diharapkan memberikan dampak langsung bagi produktivitas pertanian lokal di Sulawesi Utara.
Selain di Sulawesi Utara, proyek infrastruktur serupa juga diselesaikan di Sulawesi Selatan dengan diresmikannya Bendungan Karalloe. Pembangunan megaproyek dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini memerlukan waktu pengerjaan sekitar delapan tahun dan menelan biaya Rp1,27 triliun. Meskipun secara administratif lokasinya berada di Kabupaten Gowa, aliran air dan manfaat utama bendungan ini akan mengalir langsung untuk masyarakat Kabupaten Jeneponto. Bendungan Karalloe diproyeksikan mampu mengairi 7.000 hektare lahan pertanian di Jeneponto, menyediakan pasokan air baku sebesar 440 liter per detik untuk Gowa dan Jeneponto, serta diperkirakan dapat mereduksi potensi banjir di Jeneponto hingga 49 persen.
Gempa Magnitudo 5,0 Guncang Manggarai NTT, BMKG Pastikan Tidak Berpotensi Tsunami
Kendati pembangunan terus berjalan, jumlah bendungan di Indonesia masih tergolong minim jika dibandingkan dengan negara lain. Presiden Jokowi sempat membandingkan bahwa Indonesia saat ini baru memiliki 292 bendungan. Jumlah tersebut jauh di bawah Korea Selatan yang memiliki kurang lebih 20.000 bendungan, serta Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang telah membangun hingga 98.000 bendungan. Guna mengejar ketertinggalan tersebut, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sejauh ini telah menyelesaikan pembangunan 53 bendungan dari total 61 unit bendungan yang direncanakan.
Secara keseluruhan, sepanjang periode 2014 hingga 2024, Kementerian PUPR telah membangun 1.228.440 hektare jaringan irigasi baru serta merehabilitasi 4.647.547 hektare jaringan irigasi yang sudah ada. Di samping sektor pengairan, kementerian juga menuntaskan berbagai proyek strategis nasional lainnya. Di antaranya adalah pembangunan 2.432 kilometer jalan tol bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), 5.999 kilometer jalan baru, jembatan sepanjang 125.904 meter, serta Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berkapasitas 36.380 liter per detik. Program penyediaan hunian juga terealisasi lewat pembangunan 10,2 juta unit rumah melalui Program Sejuta Rumah dengan dukungan APBN.
Pemerintah Mulai Salurkan Makan Bergizi Gratis Tahap Awal untuk Tiga Juta Penerima
Pembangunan di wilayah perbatasan pun turut digenjot. Pada Rabu, 2 Oktober 2024, Presiden Jokowi meresmikan tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sekaligus. Ketujuh pos tersebut meliputi PLBN Napan di NTT dengan anggaran Rp128 -miliar, PLBN Serasan di Natuna Kepri senilai Rp145 miliar, PLBN Jagoi Babang di Kalimantan Barat sebesar Rp226 miliar, serta PLBN Sei Nyamuk di Kalimantan Utara dengan biaya Rp248 -miliar. Selain itu, diresmikan pula tiga PLBN lainnya, yakni PLBN Labang senilai Rp210 miliar, PLBN Long Nawang senilai Rp243 miliar yang keduanya berada di Kalimantan Utara, serta PLBN Yetetkun di Papua Selatan dengan anggaran sebesar Rp146 miliar.
