Pemerintah Indonesia secara resmi meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin, 6 Januari 2025, setelah sebelumnya dijadwalkan mulai berjalan pada 2 Januari 2025. Peluncuran tahap awal ini menyasar sekitar 3 juta penerima manfaat dengan alokasi anggaran tahun pertama sebesar Rp71 triliun yang ditargetkan mampu menjangkau 19,47 juta orang. Selain anggaran negara, pendanaan program ini juga mencakup investasi dari China senilai Rp157 triliun. Pemerintah menargetkan cakupan penerima manfaat akan terus meningkat secara bertahap hingga mencapai 15 juta orang pada Agustus 2025.
Untuk mendukung kelancaran program, pemerintah mengoperasikan 190 dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa setiap dapur umum SPPG tersebut memiliki kapasitas memasak antara 3.000 hingga 3.500 porsi makanan per hari. Setiap penerima manfaat akan mendapatkan jatah makanan dengan nilai Rp10.000 per hari. Adapun sasaran utama program ini meliputi anak sekolah dari tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga sekolah menengah atas/kejuruan atau madrasah aliyah, santri di pesantren, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.
Kejelasan Regulasi dan Rencana Pembatasan Usia Kendaraan Bermotor di Jakarta
Sebelum peluncuran resmi secara nasional, pemerintah telah melaksanakan uji coba program makan bergizi gratis sekolah di berbagai wilayah untuk mengevaluasi kesiapan logistik dan dampak sosialnya. Salah satunya berlangsung di bawah SPPG Tanah Sareal, Kota Bogor, yang ditinjau oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) pada Senin, 9 Desember 2024. Juru Bicara PCO, Hariqo Wibawa Satria, menyatakan peninjauan dilakukan untuk memastikan efektivitas penyaluran. Di Tanah Sareal, uji coba ini menyasar 3.081 siswa di 15 sekolah. Kepala Sekolah SDN Kedung Badak 1, Kariyanti, menyambut baik langkah ini mengingat 80 persen siswanya berasal dari keluarga menengah ke bawah. Hal senada diungkapkan Kepala Sekolah SMP Siliwangi Bogor, Rosmiati, yang mencatat 70 persen siswanya berada dalam kategori ekonomi serupa.
Selain di Jawa Barat, uji coba program makan bergizi gratis sekolah juga dilaksanakan untuk mendukung kebijakan lokal di daerah lain, seperti di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Yusuf, menjelaskan bahwa program ini sangat mendukung kelancaran uji coba lima hari sekolah yang telah berjalan sejak awal Januari 2026 untuk tingkat SD dan SMP. Dalam pelaksanaannya, jadwal pengiriman makanan disesuaikan dari yang semula pukul 09.00–10.00 Wita untuk sarapan, kini menjadi pukul 11.00–12.00 Wita. Hingga saat ini, uji coba lima hari sekolah tersebut baru diterapkan secara masif pada jenjang SD dan SMP, sementara untuk tingkat TK belum dilaksanakan.
Penertiban Lapak PKL dan Bangunan Liar di Citeureup Bogor
Di sisi regulasi, Kementerian Agama turut mendukung implementasi program ini di lingkungan pendidikan keagamaan. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Abu Rokhmad, menyatakan bahwa Kemenag telah menerbitkan Surat Edaran No. 10 Tahun 2024 sebagai panduan pelaksanaan makan bergizi gratis di pondok pesantren. Sementara itu, Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Wahyudi Askar, menyoroti aspek pendanaan dan kebijakan publik yang menyertai program skala besar ini agar target jangkauan dapat terealisasi secara optimal tanpa membebani APBN secara berlebih.
