BOGOR - Penataan ruang publik dan penegakan ketertiban umum terus digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Meskipun perhatian publik kerap tertuju pada rencana penertiban lapak pedagang kaki lima di kawasan Puncak Bogor, laporan penegakan hukum terbaru dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa operasi serupa tengah difokuskan di titik-titik kemacetan lain, seperti di Kecamatan Citeureup. Langkah ini diambil guna mengembalikan fungsi fasilitas sosial dan fasilitas umum yang selama ini terganggu oleh aktivitas ilegal.
Pada Selasa, 14 Juli 2026, Satpol PP Kabupaten Bogor menggelar operasi penertiban di sekitar Pasar Citeureup mulai pukul 08.00 WIB hingga siang hari. Operasi ini secara khusus menyasar lapak pedagang kaki lima (PKL) serta area parkir liar yang dituding menjadi penyebab utama kemacetan lalu lintas di kawasan tersebut. Petugas menertibkan setidaknya 11 pedagang yang kedapatan mendirikan lapak di atas saluran drainase dan bahu jalan di sepanjang Jalan Pasar Citeureup 1 dan Jalan Pasar Citeureup 2.
Kabid Tibum Satpol PP Kabupaten Bogor, Rhama Kodara, menjelaskan bahwa penertiban tersebut berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2025 serta Surat Perintah Satpol PP Kabupaten Bogor Nomor 300.1.2/767. Guna mencegah para pedagang kembali ke area terlarang, Satpol PP berkoordinasi dengan pihak PD Pasar untuk memperbaiki pagar pembatas yang rusak serta mengarahkan kendaraan pengunjung ke dalam area parkir resmi di dalam Pasar Citeureup.
Pemerintah Mulai Salurkan Makan Bergizi Gratis Tahap Awal untuk Tiga Juta Penerima
Sebelumnya, tindakan tegas juga dilakukan oleh petugas gabungan pada Kamis, 25 Juni 2026 di Jalan Sabilillah, Kecamatan Citeureup. Dalam operasi tersebut, Satpol PP Kabupaten Bogor berkolaborasi dengan Satpol PP Unit Kecamatan Citeureup dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor untuk membongkar 17 bangunan liar tanpa izin resmi. Dari total bangunan tersebut, enam unit dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya, sedangkan 11 bangunan lainnya terpaksa dibongkar secara manual oleh petugas di lapangan. Penertiban di Jalan Sabilillah ini juga didasarkan pada regulasi yang sama, yaitu Perda Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.
Upaya penertiban ruang publik ini sejalan dengan kebijakan yang diambil di wilayah lain di Jawa Barat. Sebagai contoh, Pemerintah Kota Bandung bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat baru-baru ini menata kawasan Cicadas agar trotoar kembali bebas dari lapak PKL. Meskipun penataan tersebut sempat menuai keberatan dari sejumlah warga yang mengeluhkan kurangnya sosialisasi dan minimnya kompensasi, Pemerintah Provinsi menegaskan pentingnya hak pejalan kaki. Mantan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sempat menyatakan bahwa trotoar sepenuhnya diperuntukkan bagi pejalan kaki dan pemerintah secara hukum tidak berkewajiban memberikan kompensasi atas pembongkaran bangunan yang melanggar fasilitas umum.
Kejelasan Regulasi dan Rencana Pembatasan Usia Kendaraan Bermotor di Jakarta
Hingga laporan ini disusun, belum ada data atau rilis resmi terbaru mengenai kelanjutan penertiban lapak pedagang kaki lima di kawasan Puncak Bogor secara spesifik dalam rangkaian operasi bulan Juni dan Juli 2026 ini. Kendati demikian, pola penegakan hukum di Citeureup memberikan gambaran jelas mengenai komitmen pemerintah daerah dalam menertibkan pemanfaatan ruang publik yang tidak sesuai peruntukannya di seluruh wilayah Kabupaten Bogor.
