Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024–2029 pada Minggu, 20 Oktober 2024. Menjelang dan setelah pelaksanaan agenda kenegaraan tersebut, berbagai persiapan menarik perhatian publik. Salah satu hal praktis yang dipersiapkan adalah penyediaan foto resmi kenegaraan yang kini telah dapat diunduh secara gratis melalui situs resmi Sekretariat Negara.
Terkait aturan pemasangan foto resmi tersebut, berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2009 sebenarnya tidak ada aturan tentang kewajiban pemasangan foto presiden dan wakil presiden. Namun, merujuk pada Pasal 55 UU Nomor 24 Tahun 2009, terdapat ketentuan bahwa lambang negara harus ditempatkan bersama-sama dengan gambar presiden dan/atau gambar wakil presiden. Selain itu, foto resmi Presiden dan Wakil Presiden ini wajib dipasang di seluruh kantor pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di daerah.
Setelah pelantikan, jalannya pemerintahan mulai bergulir dengan diadakannya sidang kabinet paripurna pada hari Senin (20/7) di Istana Negara, Jakarta. Sidang tersebut dipimpin oleh Presiden Prabowo dan dihadiri oleh jajaran menteri, wakil menteri, kepala lembaga, hingga para penasihat ataupun utusan khusus presiden. Posisi duduk dalam sidang tersebut sempat menjadi sorotan karena Wakil Presiden Gibran tidak duduk di samping Presiden Prabowo, melainkan berada di jajaran menteri. Sementara itu, meja Presiden Prabowo ditempatkan di bagian tengah menghadap seluruh anggota kabinet yang duduk dengan formasi huruf U. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa perubahan tata letak tersebut disebabkan oleh kebutuhan teknis, di mana Presiden Prabowo memerlukan alat bantu berupa teleprompter untuk menyajikan data dari berbagai program kerja yang dibahas.
Kesiapan Infrastruktur dan Anggaran Program Makan Bergizi Gratis
Menanggapi sorotan publik mengenai posisi duduk tersebut, Ketua DPP Gerindra Bambang Haryadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran saling melengkapi dalam bekerja dan selalu kompak. Ia mengimbau agar situasi tersebut tidak didramatisasi. Menurut Bambang, koordinasi tetap berjalan dengan baik di mana Gibran aktif berkeliling ke daerah-daerah untuk mengecek apakah program pemerintah telah berjalan sesuai atau masih memerlukan perbaikan, sekaligus menyerap aspirasi masyarakat sebagai representasi atau mewakili Presiden.
Pemerintahan baru ini juga langsung mematangkan pelaksanaan program-program prioritas. Anggaran untuk program quick win (PHTC) tahun 2025 telah ditetapkan sebesar Rp 121 triliun, meningkat dari rencana sebelumnya sebesar Rp 113 triliun. Dari total anggaran tersebut, program makanan bergizi gratis mendapatkan alokasi terbesar yaitu Rp 71 triliun pada tahun 2025 dengan target sasaran mencapai 15,42 juta jiwa di 514 kabupaten/kota.
Istana Jelaskan Konsep Ambulans Udara dan Dokter Terbang yang Dicanangkan Prabowo
Sektor kesehatan dan pendidikan juga mendapatkan alokasi anggaran yang signifikan dalam rencana kerja pemerintah. Pemerintah mengalokasikan Rp 3,2 triliun untuk program pemeriksaan kesehatan gratis. Melalui program ini, pemerintah berkomitmen menuntaskan kasus tuberkulosis (TBC) dengan target penurunan kasus menjadi 272 per 100.000 penduduk. Selain itu, disiapkan anggaran sebesar Rp 1,8 triliun untuk meningkatkan kualitas rumah sakit di daerah dari tipe D menjadi tipe C, termasuk sarana, prasarana, dan alat kesehatannya. Sementara untuk sektor pendidikan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 20 triliun yang diperuntukkan bagi renovasi gedung sekolah, meliputi ruang kelas, mebel, serta fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK) untuk 22.000 bangunan sekolah.
