Trump Geram Kebocoran Cadangan Amunisi AS Perlemah Posisi Hadapi Iran

Laporan yang bocor tersebut mengungkap detail sensitif mengenai kekuatan pertahanan Amerika Serikat. Disebutkan bahwa militer negara itu telah menguras hampir empat perlima dari total persediaan rudal THAAD mereka sejak konflik dimulai. Tidak hanya itu, sekitar separuh dari stok rudal pencegat Patriot juga dilaporkan telah terpakai untuk berbagai operasi pertahanan. Informasi ini langsung memicu kecemasan mendalam di kalangan para pemimpin negara-negara di kawasan Teluk yang selama ini mengandalkan payung udara Amerika Serikat. Mereka khawatir keterbatasan pasokan amunisi ini dapat mengganggu kemampuan pertahanan dalam menghalau potensi serangan balasan Iran yang menyasar fasilitas energi vital serta instalasi desalinasi air bersih di kawasan tersebut.

Baca Juga

Investasi S&P 500 dan Nasdaq Kini Bisa Lewat Blockchain Melalui Tokenized ETF

Kemarahan Trump atas bocornya data militer ini dilaporkan memuncak dalam rapat kabinet yang digelar di Camp David pekan lalu. Merespons situasi tersebut, Trump langsung menginstruksikan Departemen Kehakiman untuk melacak pelaku pembocoran data di internal pemerintahan yang ia sebut sebagai "pengkhianat". Trump juga mengancam akan menjatuhkan hukuman penjara jangka panjang bagi siapa saja yang terbukti membocorkan data pertahanan tersebut ke publik. Pihak Gedung Putih mengonfirmasi bahwa kemarahan Trump sepenuhnya diarahkan kepada para pembocor informasi, bukan kepada Menteri Pertahanan Pete Hegseth.

Di ruang publik, Trump mencoba meredam dampak kebocoran tersebut dengan membantah keras laporan yang beredar. Melalui unggahan di platform Truth Social, ia menyebut kabar menipisnya cadangan senjata sebagai berita bohong atau hoax. Trump mengeklaim bahwa Amerika Serikat masih memiliki persediaan amunisi dalam jumlah yang sangat besar dan perusahaan-perusahaan pertahanan saat ini sedang membangun pabrik-pabrik baru secara masif. Namun, saat berbicara kepada wartawan di atas pesawat kepresidenan Air Force One, Trump juga melemparkan kesalahan kepada pemerintahan sebelumnya. Ia menuding Joe Biden telah memberikan terlalu banyak amunisi kepada Ukraina, yang akhirnya membebani persediaan militer dalam negeri.

Baca Juga

Dewan Perdamaian Trump Rilis Kontrak Pertama Pembangunan Pos Militer di Gaza

Pihak Gedung Putih sendiri berspekulasi bahwa data sensitif ini sengaja dibocorkan oleh pejabat internal yang memiliki pandangan anti-perang. Langkah pembocoran tersebut diduga bertujuan untuk menekan Trump agar segera menarik keterlibatan militer Amerika Serikat dari konflik yang sedang berlangsung. Di sisi lain, para pejabat senior mengungkapkan bahwa Trump sebenarnya telah menyadari potensi masalah amunisi ini selama bertahun-tahun. Sebagai langkah antisipasi, Trump kini telah mengaktifkan Undang-Undang Produksi Pertahanan (Defense Production Act) dan mendesak para CEO perusahaan pertahanan raksasa, termasuk Lockheed Martin, untuk memacu kapasitas produksi mereka secara masif. Kendati demikian, upaya peningkatan produksi ini diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun dan tidak dapat menjadi solusi instan bagi krisis pertahanan yang dihadapi saat ini.