Kecamatan Setu, Tangerang Selatan, menjadi potret nyata ganasnya musim kemarau tahun ini. Puluhan kepala keluarga mulai merasakan ketidakberdayaan ketika sumur-sumur mereka mengering. Wisnu, warga Keranggan, terpaksa membeli air galon untuk minum dan tak jarang menahan diri untuk mandi jika pasokan tidak mengalir. Bantuan dari BPBD setempat datang bagaikan oase di tengah kemarau, namun distribusinya masih bergiliran dan hanya cukup untuk mengisi ember-ember serta toren darurat. Krisis ini bukan sekadar angka statistik; ia menggerogoti rutinitas paling dasar warga, mengubah aktivitas mandi dan mencuci menjadi kemewahan.
Di tengah kepungan kekeringan itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyodorkan secercah solusi. Ia telah menginstruksikan Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya untuk bersiap menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah sekitar, termasuk Tangerang, apabila cadangan di Ibukota mencukupi. “Saya sudah siapkan kalau memang PAM Jaya harus membantu wilayah sekitar,” ujar Rano di Jakarta, Sabtu (25/7/2026). Pernyataan ini bukan hanya gesture politik, melainkan sinyal solidaritas regional yang jarang terekspos di tengah ego sektoral kota-kota penyangga.
Menanam Benih Konsensus di Lajur Bebas Kendaraan
Namun, di balik tawaran itu, tersembunyi ironi yang dalam. Menurut Rano Karno, kekeringan di Tangerang terjadi lebih cepat karena tingginya eksploitasi air tanah oleh sektor industri. Pabrik-pabrik yang bertebaran di kabupaten itu menyedot cekungan air bawah tanah nyaris tanpa kendali, mempercepat penurunan muka air secara drastis. Sementara Jakarta, yang sering dianggap rimba beton, justru memiliki ketahanan lebih baik berkat keberadaan reservoir-reservoir penampung air baku. “Di sana banyak industri… itu membuat kekeringan cepat,” paparnya. Sebuah kenyataan pahit bahwa lokomotif ekonomi yang didongkrak industri malah menjadi bumerang ekologis bagi tanahnya sendiri.
Kondisi di Jakarta sendiri, menurut Rano, masih relatif terkendali. Setelah berkoordinasi dengan PAM Jaya, pasokan air bersih Ibukota dinilai cukup aman. Keberadaan reservoir yang memadai, yang sumber air bakunya bergantung pada aliran sungai, menjadi penyangga utama. “Alhamdulillah kita punya reservoir-reservoir. Jadi mudah-mudahan masih bisa dikontrol untuk air,” katanya. Fakta ini meruntuhkan stereotipe bahwa Jakarta adalah kota yang selalu krisis; manajemen infrastruktur air yang terencana bisa menjadi tameng efektif di musim kemarau panjang.
Penahanan Mantan Jampidsus di Rutan KPK Jadi Cermin Sinergi Antarlembaga
Paradoks pun tak terelakkan: Jakarta yang sehari-hari bergulat dengan banjir dan kepadatan justru mampu menopang kebutuhan airnya, sementara Tangerang yang dahulu kaya kantong-kantong air kini mengais bantuan. Ini adalah pelajaran tentang tata kelola wilayah yang abai terhadap daya dukung lingkungan. Ketika izin industri digelontorkan tanpa perhitungan cekungan air, krisis seperti di Setu akan menjadi siklus tahunan. Bantuan tangki air dari Jakarta mungkin sanggup meredakan dahaga sesaat, namun pemulihan jangka panjang harus dimulai dari pembatasan eksploitasi air tanah dan investasi infrastruktur penampungan air seperti yang dicontohkan Jakarta. Di tengah anomali iklim, solidaritas antar-daerah memang mulia, tetapi kedaulatan air sejati hanya bisa dibangun dari dalam tanahnya sendiri.
