Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) menegaskan bahwa Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia siap menghadapi persaingan industri perbankan yang semakin ketat. Alih-alih meminta proteksi khusus atau perlakuan istimewa dari pemerintah, pihak asosiasi menekankan pentingnya pemberian kesempatan yang setara bagi BPD untuk terlibat aktif dalam berbagai program kerja dan transaksi pemerintah. Kesetaraan peluang ini dinilai krusial agar BPD dapat terus meningkatkan daya saing mereka di tengah pasar yang kompetitif.
Ketua Umum Asbanda, Agus Haryoto Widodo, menyampaikan pandangan tersebut secara langsung dalam Seminar bertajuk "Dukungan Pemerintah terhadap Penguatan Likuiditas BPD dalam Meningkatkan Stabilitas Sistem Keuangan Nasional" yang diselenggarakan di Bengkulu. Dalam kesempatan tersebut, Agus memberikan penilaian bahwa secara fundamental, kondisi BPD di tanah air saat ini masih berada dalam kategori yang sehat. Kinerja keuangan dari puluhan BPD yang tersebar di berbagai daerah menunjukkan angka yang cukup solid.
Klaim mengenai kesehatan fundamental tersebut tecermin dari data keuangan gabungan yang tercatat hingga bulan Juni 2026. Pada periode tersebut, total aset dari 27 BPD di Indonesia telah mencapai kisaran Rp1.043 triliun. Pencapaian aset yang besar ini didukung oleh penyaluran kredit yang optimal dengan nilai mencapai sekitar Rp673 triliun. Selain itu, kemampuan BPD dalam menghimpun dana masyarakat juga tetap kuat, yang dibuktikan dengan perolehan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencapai sekitar Rp770 triliun. Dana pembiayaan yang disalurkan oleh BPD tersebut diarahkan untuk mendukung berbagai sektor strategis, mulai dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga proyek-proyek infrastruktur.
Budiawansyah Mundur dari Jabatan Direktur PT Vale Indonesia Tbk
Meskipun menunjukkan kinerja yang positif, aspek likuiditas tetap menjadi perhatian utama bagi keberlangsungan operasional BPD. Likuiditas BPD sendiri memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan siklus fiskal di daerah, termasuk di antaranya dana Transfer ke Daerah (TKD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta berbagai aktivitas transaksi yang bergulir di dalam ekosistem pemerintah daerah. Adanya tekanan pada likuiditas ini patut diwaspadai karena berpotensi meningkatkan biaya dana atau cost of funds bagi BPD yang bersangkutan.
Guna mengantisipasi risiko tersebut, Asbanda mendorong seluruh BPD untuk mempererat kerja sama dan meningkatkan kolaborasi. Sinergi antar-BPD ini dapat diwujudkan dalam beberapa hal, seperti pengelolaan likuiditas bersama, aktivitas di pasar uang, transaksi repo, pengelolaan treasury, hingga penyusunan sindikasi pembiayaan. Langkah kolaboratif ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan likuiditas masing-masing bank daerah.
Kontribusi Terhadap UMKM Naik Terus, OJK Dorong Pertumbuhan Pindar
Di samping kolaborasi internal, BPD juga dituntut untuk melakukan pembenahan dari sisi internal dan teknologi. BPD diharuskan mempercepat proses transformasi digital serta memperkuat sistem keamanan siber guna melindungi data nasabah. Selain itu, penguatan tata kelola (governance) dan manajemen risiko juga menjadi aspek penting yang harus ditingkatkan. Terakhir, BPD perlu berfokus untuk meningkatkan porsi dana murah atau Current Account Saving Account (CASA) yang bersumber dari masyarakat luas serta sektor dunia usaha, guna menjaga stabilitas keuangan jangka panjang.
