Komisi II DPR melakukan kunjungan kerja ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin, 2 Desember 2024. Kunjungan ini bertujuan untuk memantau langsung perkembangan penghitungan suara serta memeriksa kinerja aplikasi Sirekap yang digunakan dalam pemilu daerah. Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda bersama Wakil Ketua Dede Yusuf dan Bahtra disambut oleh Ketua KPU Mochammad Afifuddin beserta jajaran komisioner lainnya. Dalam peninjauan tersebut, dilaporkan bahwa data dari tingkat kecamatan yang masuk ke KPU RI telah berjalan dengan cepat. Rifqinizamy Karsayuda menyatakan bahwa hampir 90 persen data tingkat kecamatan telah masuk ke KPU RI per tanggal 2 Desember 2024. Sementara itu, Dede Yusuf menyebutkan sekitar 80 persen data dari kecamatan sudah masuk dan menilai bahwa sistem yang ada saat ini jauh lebih baik dibandingkan dengan sistem sebelumnya.
Proses rekapitulasi suara Pilkada 2024 sendiri melewati beberapa tahapan yang terstruktur. Setelah pemungutan suara yang hari pelaksanaannya ditetapkan sebagai hari libur nasional berdasarkan keputusan yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto, hasil penghitungan suara dikirim dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) ke Panitia Pemungutan Suara (PPS), lalu dilanjutkan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada tanggal 28 hingga 30 November 2024. Selanjutnya, rekapitulasi suara di tingkat kabupaten/kota dijadwalkan berlangsung dari 29 November hingga 6 Desember 2024, dengan pengumuman hasil pada 29 November hingga 12 Desember. Untuk tingkat provinsi, rekapitulasi dijadwalkan pada 30 November hingga 9 Desember 2024. Hasil akhir rekapitulasi Pilkada 2024 ini akan diumumkan secara resmi kepada publik pada 15 Desember 2024.
PKB Respons Positif Momen Prabowo Duduk Diapit Jokowi dan Gibran saat HUT ke-81 RI

Di beberapa daerah, hasil rekapitulasi suara telah menunjukkan angka-angka yang signifikan. Untuk wilayah DKI Jakarta, secara kumulatif di enam wilayah, pasangan Pramono Anung-Rano Karno memimpin perolehan dengan 2.183.239 suara. Posisi kedua ditempati oleh pasangan Ridwan Kamil-Suswono dengan 1.718.160 suara, disusul pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana yang memperoleh 459.230 suara. Di Jakarta Utara sendiri, Pramono-Rano menang dengan 328.486 suara, diikuti Ridwan-Suswono dengan 261.463 suara, dan Dharma-Kun dengan 77.026 suara. Sementara itu di Provinsi Banten, pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah memimpin perolehan suara dengan 3.102.501 suara atau 55,8 persen, mengungguli pasangan Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi yang meraih 2.449.183 suara atau 44,12 persen. Ketua KPU Banten Mohamad Ihsan menyatakan bahwa tingkat partisipasi pemilih di provinsi tersebut mengalami peningkatan hingga mencapai 66,05 persen.
Di Sumatera Utara, persaingan ketat terjadi di beberapa wilayah seperti Kota Binjai dan Kabupaten Langkat. Di Kota Binjai, pasangan Edy Rahmayadi-Hasan Basri unggul dengan perolehan 65.474 suara, mengalahkan pasangan Bobby Nasution-Surya yang mendapatkan 53.244 suara. Namun sebaliknya, di Kabupaten Langkat, pasangan Bobby-Surya unggul telak dengan meraih 241.686 suara, sementara Edy-Hasan memperoleh 146.318 suara. Jika digabungkan, total suara sah di Kota Binjai dan Kabupaten Langkat mencapai 506.722 suara, dengan jumlah suara tidak sah sebanyak 26.529 suara. Di Jawa Tengah, pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin memenangkan pemilihan gubernur dengan perolehan 11.390.191 suara, mengungguli pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi yang memperoleh 7.870.084 suara. Ketua KPU Jawa Tengah Handi Tri Ujiono mengungkapkan bahwa pasangan Luthfi-Yasin unggul di 32 dari total 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
MK Tegaskan Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah dan Ubah Ambang Batas Pencalonan Pilkada

Sementara itu untuk wilayah Bali, proses penghitungan suara masih terus diselesaikan. Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan menyebutkan bahwa hasil penghitungan suara dari sembilan kabupaten/kota di Bali saat ini sedang berada dalam tahap validasi. Seluruh proses rekapitulasi berjenjang ini diharapkan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh KPU. Melalui kunjungan pengawasan dari Komisi II DPR dan peningkatan performa sistem teknologi seperti Sirekap, diharapkan hasil akhir Pilkada Serentak 2024 yang akan diumumkan pada 15 Desember mendatang dapat menyajikan hasil yang akurat dan tepercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia.






