Tiga puluh tahun bukanlah waktu yang singkat untuk merawat ingatan, terlebih ketika keadilan yang dinanti oleh para korban belum juga kunjung tegak. Momentum refleksi inilah yang melatari peresmian Monumen Kudatuli di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta Pusat, pada Senin, 27 Juli 2026. Peringatan tiga dekade tragedi kelam tersebut tidak sekadar menjadi ajang seremonial untuk mengenang penyerbuan fisik kantor partai, melainkan sebuah gugatan moral kolektif kepada negara agar segera menetapkan peristiwa 27 Juli 1996 sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.
Dorongan agar negara memberikan pengakuan resmi ini disuarakan dengan lantang oleh Kepala Bidang Sejarah DPP PDIP, Bonnie Triyana. Bagi partai berlambang banteng moncong putih tersebut, status hukum sebagai pelanggaran HAM berat bukan sekadar formalitas hukum di atas kertas undang-undang. Langkah itu merupakan wujud kehadiran nyata negara dalam mengakui penderitaan mendalam yang dialami para korban serta keluarga mereka yang terabaikan selama puluhan tahun. Absennya keadilan ini dinilai membuat keluarga korban tidak hanya kehilangan orang-orang tercinta, tetapi juga kehilangan hak konstitusional mereka untuk mendapatkan kepastian hukum.
Mengenal Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 dari Kemendagri
Melalui kacamata sejarah nasional, peristiwa penyerbuan Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro tiga puluh tahun silam dipandang sebagai salah satu pemantik utama lahirnya gerakan reformasi dan tegaknya demokrasi modern di Indonesia. Bonnie menegaskan bahwa insiden berdarah tersebut tidak boleh dilihat secara sempit sebagai pertikaian politik praktis belaka. Peristiwa Kudatuli adalah titik krusial yang membongkar kebuntuan politik era Orde Baru dan membangkitkan kesadaran rakyat akan pentingnya melawan penindasan demi tegaknya hak-hak sipil yang demokratis.
Sebagai upaya menjaga agar sejarah tidak terputus dan dilupakan oleh generasi muda, panitia peringatan menyelenggarakan serangkaian kegiatan edukatif dan kebudayaan sebelum acara puncak di Jakarta. Rangkaian acara tersebut tersebar di beberapa daerah, mulai dari diskusi mengenai seni dan demokrasi di Yogyakarta, hingga bedah pemikiran Marhaenisme di Museum Multatuli. Tak hanya itu, sebuah kuliah umum yang mempertemukan sejarawan, budayawan, serta kalangan mahasiswa juga digelar di Taman Ismail Marzuki, lengkap dengan pameran arsip foto bersejarah yang membuka ruang refleksi bagi publik.
Bantah Curi Start Pemilu 2029, Ahmad Ali Sebut PSI Mulai Lebih Awal
Acara peresmian monumen ini dihadiri langsung oleh sejumlah tokoh kunci PDI Perjuangan dan tokoh nasional. Terlihat hadir Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto, serta Kepala Situation Room M. Prananda Prabowo. Selain itu, jajaran pengurus pusat seperti Ganjar Pranowo, Tri Rismaharini, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dan Djarot Saiful Hidayat turut memberikan penghormatan, didampingi oleh mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Kehadiran para tokoh ini mempertegas komitmen politik bahwa perbedaan pandangan dalam bernegara tidak boleh lagi diselesaikan dengan jalan kekerasan, dan penyelesaian kasus Kudatuli secara adil tetap menjadi utang sejarah yang harus dilunasi oleh negara.
