Tragedi 27 Juli 1996, atau yang lebih dikenal secara luas sebagai peristiwa Kudatuli, kembali diperingati bukan sekadar sebagai momen refleksi sejarah kelam demokrasi di Indonesia. Dalam peringatan yang digelar di kantor DPP PDIP, Jalan Menteng 58, Jakarta Pusat, insiden berdarah tersebut dimaknai ulang sebagai sebuah alarm penting untuk menjaga profesionalisme militer agar tidak kembali masuk ke ranah sipil dan politik praktis. Acara peringatan ini turut dihadiri langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang didampingi oleh putranya sekaligus Ketua DPP PDIP, Muhammad Prananda Prabowo.
Pernyataan mengenai pentingnya netralitas militer tersebut ditegaskan oleh politisi PDIP yang juga mantan Gubernur Lemhannas, Andi Widjajanto. Di hadapan para kader dan pengurus partai, Andi menekankan bahwa esensi utama dari peringatan Kudatuli adalah sebuah pesan kuat yang terus relevan hingga hari ini. Pesan tunggal tersebut adalah komitmen bersama untuk menjaga agar tentara nasional tetap tegak lurus pada fungsi pertahanan negara dan tidak keluar dari koridor profesionalnya.
Menurut Andi, prajurit militer dibiayai oleh uang pajak yang disetorkan oleh rakyat. Oleh karena itu, anggaran tersebut harus digunakan sepenuhnya untuk mendukung tugas-tugas pertahanan demi menjaga kedaulatan wilayah NKRI sesuai dengan amanat konstitusi. Ia mengingatkan agar tentara tidak ditarik masuk ke dalam wilayah pemerintahan sipil yang bukan menjadi kompetensi utama mereka. Andi secara spesifik menyoroti beberapa peran sipil yang tidak semestinya diemban oleh militer aktif.
Mengenal Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 dari Kemendagri
Di hadapan hadirin, Andi menegaskan bahwa tentara seharusnya tidak menduduki jabatan sipil seperti direktur jenderal di kementerian, atau bahkan dilibatkan dalam urusan domestik seperti pertanian, menanam jagung, dan membuka lahan sawah baru. Menurutnya, keahlian sejati seorang prajurit terletak pada kemampuan tempur dan pertahanan taktis. Prajurit TNI harus menjadi ahli dalam mengoperasikan tank, mengemudikan kapal selam, serta melakukan terjun payung, bukan mengurusi urusan birokrasi sipil.
Untuk memperkuat argumennya mengenai pembatasan peran militer ini, Andi mengutip pesan bersejarah dari Panglima Besar Jenderal Sudirman pada tahun 1950. Jenderal Sudirman kala itu mengingatkan dengan tegas agar tentara Indonesia tidak terpecah-belah dan tidak membiarkan diri mereka terseret ke dalam pusaran kepentingan politik praktis. Amanat bersejarah ini kemudian digaungkan kembali oleh Proklamator sekaligus Presiden pertama RI, Sukarno, dalam pidato Hari Kemerdekaan tahun 1953 yang juga melarang militer membawa kepentingan politik golongan tertentu.
Bantah Curi Start Pemilu 2029, Ahmad Ali Sebut PSI Mulai Lebih Awal
Andi mengingatkan bahwa sejarah kelam Indonesia dari tahun 1966 hingga runtuhnya rezim Orde Baru pada masa Reformasi 1998 merupakan akibat langsung dari hilangnya jati diri militer yang terlampau jauh masuk ke ranah politik dan kekuasaan sipil. Oleh karena itu, momentum peringatan Kudatuli ini harus dijadikan pengingat bersama untuk mencegah terulangnya penyimpangan peran militer tersebut demi menjaga kesehatan demokrasi dan stabilitas negara di masa depan.
