Ketika direktur kebijakan publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, menerima pertanyaan dari perwakilan Russell Group beberapa bulan lalu, ia mungkin tak menyangka akan berujung pada surat diplomatik yang tegas. Russell Group, asosiasi 24 universitas riset elite Inggris, mengaku telah dihubungi pemerintah Indonesia untuk menyokong pengajar bagi 10 Universitas Republik Indonesia (URI) yang akan dibangun dalam dua tahun. Mereka ingin tahu: apakah rencana itu memungkinkan? Jawaban Media, yang juga alumni University of Manchester鈥攕alah satu anggota asosiasi tersebut鈥攌ini tertuang dalam surat resmi yang meminta mereka menimbang ulang risiko kolaborasi itu.
Di balik pertanyaan tersebut, Media melihat kemegahan proyek yang mengabaikan kenyataan di lapangan. Indonesia saat ini sudah memiliki 4.303 institusi pendidikan tinggi untuk sekitar 285 juta jiwa. Dengan rasio satu kampus per 66 ribu penduduk, angkanya jauh lebih rapat dibanding Jepang (1:153 ribu), Australia (1:159 ribu), atau Inggris sendiri (1:418 ribu). Banyak universitas di Tanah Air justru beroperasi di bawah kapasitas dan kesulitan menarik mahasiswa. Maka, membangun 10 kampus baru bukan jawaban atas tantangan pendidikan tinggi negeri ini.
Dari Pengangkut Energi Menjadi Pemain Logistik Maritim Terpadu, PIS Bukukan Lompatan Bisnis di 2025
Kecemasan Media bukan tanpa dasar. Ia menyoroti bahwa masalah utama bukan jumlah gedung dan nama besar, melainkan minimnya investasi pada mereka yang menggerakkan ilmu: para dosen. Pemerintah masih mencatat utang sekitar Rp5,7 triliun untuk tunjangan profesi dosen pegawai negeri sipil yang tak kunjung dibayar. Riset internal Celios bahkan menemukan bahwa lebih dari separuh dosen di Indonesia membiayai risetnya sendiri pakai uang pribadi. Di tengah luka kesejahteraan yang menganga, anggaran triliunan rupiah untuk proyek ambisius ini berpotensi memperburuk ketegangan di sektor pendidikan, bukan menyelesaikannya.
Kebutuhan Indonesia akan lebih banyak dokter, yang kerap dijadikan argumen pembenaran, diakui Media sebagai persoalan valid. Namun ia menilai perluasan fakultas kedokteran di institusi yang sudah ada jauh lebih efektif ketimbang mendirikan universitas dari nol. Kolaborasi akademik dengan Inggris pun, tegasnya, sudah bisa dijalankan lewat kampus-kampus Indonesia yang sudah eksis. Dalam suratnya, Media mendorong Russell Group mencari perspektif independen dari peneliti, pemimpin universitas, asosiasi akademik, serta cendekiawan Indonesia di Inggris鈥攁gar tak hanya terpaku pada presentasi resmi pemerintah.
Koperasi Desa Merah Putih Disiapkan sebagai Ujung Tombak Baru Penyaluran Bansos
Pekan ini, Presiden Prabowo Subianto melantik Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia, menandai langkah konkret proyek tersebut. Donny menyebut lembaga ini akan mencetak calon pejabat pemerintahan dan pemimpin BUMN dengan 10 kampus yang tersebar. Namun surat Celios mengingatkan bahwa kerja sama gegabah bukan cuma mempertaruhkan reputasi Russell Group, tapi juga bisa memperdalam polarisasi di dunia pendidikan tinggi Indonesia. Hingga kini, baik Russell Group maupun Mensesneg Prasetyo Hadi belum memberi jawaban. Sunyi yang barangkali justru mempertegas peringatan itu.
