Pengadilan AS Perintahkan Donald Trump Setop Pembangunan Ballroom Rp 7,16 Triliun di Gedung Putih

Keputusan penghentian proyek ini berlandaskan pada pertimbangan hukum mendasar yang disampaikan oleh Pengadilan Banding AS untuk Wilayah Distrik Columbia. Dalam keterangan resminya, pihak pengadilan menegaskan prinsip bahwa seorang presiden pada dasarnya bukanlah pemilik dari Gedung Putih. Lembaga peradilan tersebut meletakkan penekanan bahwa setiap Presiden Amerika Serikat yang sedang menjabat hanyalah berstatus sebagai penghuni sementara di kediaman resmi tersebut. Oleh sebab itu, pengadilan menyatakan bahwa bentuk dasar dari Gedung Putih tidak boleh diubah dan pembangunan baru tidak diizinkan untuk dilakukan tanpa mengantongi persetujuan sah dari Kongres.

Penjelasan lebih mendalam mengenai landasan putusan ini tertuang dalam pendapat mayoritas yang dikeluarkan oleh panel hakim pengadilan. Panel hakim secara tegas menyatakan bahwa urusan mengenai apakah sebuah ballroom berukuran besar perlu dibangun atau tidak merupakan wewenang yang sepenuhnya berada di tangan Kongres. Pengadilan menegaskan bahwa perkara pembangunan fasilitas baru ini bukanlah masalah yang bisa diputuskan sendiri secara sepihak oleh cabang eksekutif. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan ballroom baru seluas 8.360 meter persegi tersebut dipandang tidak sah secara prosedur jika tidak melibatkan persetujuan dari badan legislatif.

Baca Juga

Butuh Rp 150 Miliar untuk Benahi Gunungan Sampah TPST Bantar Gebang

Merespons perintah penghentian tersebut, Presiden Donald Trump menyampaikan pembelaan terkait alasan di balik dimulainya proyek pembangunan ballroom di sisi timur Gedung Putih tersebut. Donald Trump menyatakan bahwa keberadaan ballroom baru tersebut sangat dibutuhkan untuk menunjang faktor keamanan nasional dan kediaman presiden. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa ballroom seluas 8.360 meter persegi yang sedang dibangun itu rencananya tidak hanya sekadar ruang acara, melainkan akan difungsikan langsung sebagai sebuah pusat militer.

Berdasarkan perencanaan proyek yang ada, ballroom tersebut dirancang dengan berbagai spesifikasi teknis dan fasilitas khusus yang berfokus pada pertahanan. Rencana pembangunan fasilitas ballroom beranggaran Rp 7,16 triliun ini dirancang untuk mencakup tempat perlindungan dari serangan bom, fasilitas medis darurat, serta sistem perlindungan dari ancaman serangan drone dan rudal. Seluruh sarana pendukung dan fitur keamanan lanjutan tersebut dirancang secara terintegrasi di dalam satu area ballroom yang berada di sisi timur Gedung Putih.

Baca Juga

Kemenhut Gelar Pelatihan Diplomasi untuk Perkuat Posisi Kehutanan Indonesia di Kancah Global

Menghadapi putusan dari pengadilan banding federal yang memblokir proyek tersebut, Donald Trump secara terbuka menyampaikan pernyataan resmi mengenai langkah hukum yang akan diambil selanjutnya. Melalui saluran platform media sosial miliknya, Truth Social, Donald Trump mengumumkan bahwa ia berencana untuk mengajukan upaya hukum banding atas keputusan Pengadilan Banding AS untuk Wilayah Distrik Columbia tersebut langsung ke Mahkamah Agung. Upaya perlawanan hukum ke Mahkamah Agung ini menjadi langkah akhir pihak eksekutif untuk memperjuangkan keberlanjutan pembangunan ballroom dan fasilitas pusat militer di Gedung Putih.