Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala lembaga ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (28/7). Pertemuan tersebut digelar secara khusus untuk membahas langkah-langkah antisipasi dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta fenomena iklim El Nino.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa berdasarkan prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), siklus El Nino diperkirakan akan terjadi lebih cepat dari perkiraan semula. Biasanya, siklus El Nino terjadi setiap empat tahun sekali, sebagaimana yang tercatat pada tahun 2015, 2019, dan 2023. Fenomena ini awalnya diprediksi baru akan kembali terjadi pada tahun 2027, namun BMKG memproyeksikan pergeseran siklus sehingga kekeringan tersebut akan melanda pada tahun ini. Dampaknya, masa kekeringan diperkirakan akan datang lebih cepat dan berlangsung lebih lama.
Pemerintah memberikan perhatian serius pada dampak karhutla karena dapat memicu masalah kesehatan masyarakat, seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Selain itu, karhutla juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi nasional akibat penutupan fasilitas umum seperti bandara, sekolah, hingga berhentinya aktivitas di pusat-pusat perekonomian.
Pemerintah Kantongi Komitmen Investasi Asing Ratusan Triliun Rupiah untuk Dorong Lapangan Kerja
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk mengantisipasi musim kemarau yang berbarengan dengan El Nino. Salah satu fokus utama adalah memastikan kesiapan sumber daya air dengan menjaga volume air di bendungan dan waduk agar tetap mencukupi kebutuhan air bersih. Merujuk pada data Kementerian Pekerjaan Umum, neraca air nasional saat ini dilaporkan masih memadai dan stok pangan nasional berada dalam kondisi aman.
Dalam memetakan wilayah rawan karhutla, AHY mengidentifikasi beberapa provinsi yang kerap memunculkan titik api (hotspot), yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Guna mengatasi potensi kebakaran di wilayah-wilayah tersebut, pemerintah menyiapkan Satgas Darat dan Satgas Udara, serta terus melanjutkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Sementara itu, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyampaikan bahwa kondisi El Nino saat ini telah masuk dalam kategori kuat. Secara teknis, fenomena El Nino dinyatakan aktif apabila suhu permukaan laut di Samudra Pasifik meningkat lebih dari 0,5 derajat Celsius di atas kondisi normal. Untuk mencegah kebakaran di wilayah rawan, BMKG bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan menjalankan operasi modifikasi cuaca guna menjenuhkan tanah gambut agar tidak mudah terbakar.
Kabinet Prabowo Subianto Diisi Sejumlah Menteri Era Jokowi, Koalisi Sipil Bentuk Kabinet Bayangan
Selain fokus pada lahan gambut, BMKG juga merencanakan operasi modifikasi cuaca secara situasional di Jakarta. Hal ini dilakukan karena ketiadaan hujan selama dua hingga tiga minggu di ibu kota dapat menurunkan kualitas udara secara signifikan. Operasi ini akan dilakukan dengan catatan apabila pertumbuhan awan potensial masih terdeteksi di langit Jakarta.
Sebagai langkah antisipasi di wilayah perkotaan, BMKG berkolaborasi dengan BPBD DKI Jakarta untuk memasang ground-based generator di beberapa gedung tinggi di Jakarta. Alat ini berfungsi melepaskan uap air atau flare guna memicu turunnya hujan ketika terdapat awan yang dinilai potensial untuk menghasilkan hujan di atas Jakarta.
