Pemerintah Indonesia saat ini tengah melakukan investigasi mendalam terkait munculnya sebuah makalah akademis yang mengusulkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masuk dalam nominasi Nobel Perdamaian 2026. Langkah penyelidikan ini diambil setelah dokumen tersebut beredar luas di tengah masyarakat dan menjadi perbincangan hangat. Pemerintah memandang perlu untuk menelusuri asal-usul dokumen serta memverifikasi keterlibatan sejumlah pihak yang namanya tercantum dalam usulan tersebut agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik.
Dokumen yang memicu penyelidikan ini merupakan sebuah makalah ilmiah yang ditulis dalam bahasa Inggris dengan judul "Nobel Peace Prize 2026 Free Meal Program by The National Nutrition Agency Building Smart Business for Foor Security Industry and Indonesia's Economic Growth". Berdasarkan informasi yang dihimpun, dokumen tersebut telah diunggah ke platform publikasi ilmiah papers.ssn.com. Isu ini kemudian menjadi viral di media sosial setelah sebuah akun X dengan nama pengguna @Txtdariugm mengunggah potongan gambar dari makalah tersebut. Akun tersebut juga mengeklaim bahwa nama Prabowo turut dicantumkan sebagai salah satu penulis atau penyusun di dalam makalah usulan Nobel Perdamaian tersebut.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI (Bakom RI), M Qodari, membenarkan adanya langkah penyelidikan yang sedang berjalan dari pihak pemerintah. Saat dimintai konfirmasi mengenai beredarnya makalah usulan program Makan Bergizi Gratis tersebut, M Qodari menegaskan bahwa otoritas terkait sedang melakukan penelusuran lebih lanjut. "Lagi investigasi," ungkap M Qodari secara singkat, mengonfirmasi bahwa pemerintah tidak tinggal diam dan sedang mengumpulkan informasi mengenai motif serta pihak di balik penyusunan dokumen tersebut.
Perkembangan Uji Coba Program Makan Bergizi Gratis di Berbagai Daerah
Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga bergerak cepat melakukan klarifikasi internal secara intensif. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan, menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah memastikan kebenaran dari dokumen-dokumen yang beredar yang mengaitkan kementeriannya. Salah satu fokus utama klarifikasi ini adalah sebuah surat berkode nomor ND/KIE/001/I/2026 yang sempat menjadi viral di media sosial. Kemendagri sedang memverifikasi dengan seksama apakah surat tersebut memang resmi dikeluarkan oleh pihak kementerian atau merupakan dokumen yang tidak sah.
Selain melakukan verifikasi surat dinas tersebut, Benni Irwan juga telah berkoordinasi secara langsung dengan pihak Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN). Koordinasi ini dilakukan karena adanya nama salah satu pegawai yang dicantumkan di dalam draf makalah tersebut. Namun, hasil koordinasi menunjukkan bahwa dokumen ilmiah tersebut tidak memiliki hubungan dengan lembaga pendidikan kedinasan tersebut. Benni menyatakan bahwa dirinya telah menghubungi Rektor IPDN untuk mengonfirmasi hal ini, dan sang rektor menegaskan bahwa makalah tersebut memang bukan berasal dari IPDN.
Mengenal Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 dari Kemendagri
Meskipun telah mendapatkan kepastian dari pihak IPDN, penelusuran internal Kemendagri tidak berhenti di situ saja. Benni membenarkan bahwa terdapat seorang staf bernama Ashar yang bertugas di lingkungan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum). Menanggapi temuan ini, Direktur Jenderal Polpum, Akmal, langsung mengambil tindakan dengan meminta klarifikasi secara internal kepada staf yang bersangkutan. Langkah ini diambil untuk memastikan sejauh mana keterlibatan staf tersebut dalam penyusunan makalah usulan Nobel Perdamaian 2026 ini. Hingga saat ini, proses investigasi dan klarifikasi dari berbagai instansi pemerintah masih terus berlangsung secara bertahap.
