apriniageosat.co.id
BerandaNasionalKesehatanHukumEkonomiOlahragaPolitikTeknologiOtomotifInternasionalSportsBusinessNationalPopuler
Beranda/Ekonomi

Pemerintah Matangkan Rencana Pembatasan BBM Subsidi Pertalite untuk Kelompok Mampu

Agus CahyonoDiterbitkan 16 Agu 2026 - 12.32 路 0 Dibaca
Bagikan WhatsAppX
Pemerintah Matangkan Rencana Pembatasan BBM Subsidi Pertalite untuk Kelompok Mampu
Foto/Ilustrasi: otomotif.kompas.com.
A-A+

Pemerintah Indonesia tengah mematangkan rencana untuk membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite. Kebijakan ini direncanakan akan menyasar masyarakat yang masuk ke dalam kelompok kesejahteraan tertinggi di tanah air. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa anggaran subsidi energi dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, mengingat selama ini kelompok ekonomi atas dinilai masih ikut menikmati fasilitas subsidi tersebut.

Rencana pembatasan pembelian Pertalite ini mencuat setelah adanya pertemuan penting antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada hari Selasa, 11 Agustus 2026. Dalam kesempatan tersebut, Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa penyaluran BBM jenis Pertalite selama ini memang belum sepenuhnya tepat sasaran. Hal ini terjadi karena masyarakat dari kelompok ekonomi kelas atas masih ikut menikmati BBM bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi kalangan menengah ke bawah. Oleh karena itu, pemerintah memandang perlu adanya penyesuaian aturan dalam distribusi bahan bakar ini.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pembatasan pembelian Pertalite ini nantinya akan menyasar masyarakat yang berada pada kelompok desil 9 dan desil 10. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), desil diartikan sebagai sebuah sistem pemeringkatan keluarga yang didasarkan pada kondisi sosial dan ekonomi mereka. Di dalam sistem Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), keluarga-keluarga di Indonesia dikelompokkan ke dalam 10 tingkatan kesejahteraan. Desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, yang mencakup sekitar 10 persen keluarga di posisi terbawah. Sementara itu, kelompok desil 9 dan desil 10 merupakan representasi dari sekitar 20 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan tertinggi di Indonesia.

Baca Juga

Presiden Prabowo Resmikan Kebijakan Penghapusan Piutang Macet UMKM, Petani, dan Nelayan

Presiden Prabowo Resmikan Kebijakan Penghapusan Piutang Macet UMKM, Petani, dan Nelayan

Pemerintah menegaskan bahwa pengelompokan keluarga ke dalam desil-desil di dalam DTSEN tidak hanya ditentukan secara sederhana berdasarkan besaran pendapatan atau gaji bulanan semata. Penentuan posisi kesejahteraan sebuah keluarga dilakukan dengan menggunakan sejumlah indikator yang komprehensif. Beberapa indikator yang digunakan pemerintah antara lain mencakup kondisi tempat tinggal atau rumah, kepemilikan aset, tingkat pendidikan anggota keluarga, jenis pekerjaan, jumlah anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah, kepemilikan usaha, kondisi demografi, hingga aspek kesehatan dari keluarga yang bersangkutan.

Terkait mekanisme kebijakan ini, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa rencana ini bukanlah berupa kenaikan harga Pertalite secara umum. Rencana ini murni merupakan upaya pemerintah untuk memastikan efektivitas penyaluran subsidi. Bagi masyarakat yang tergolong dalam kelompok desil 9 dan desil 10, mereka nantinya kemungkinan besar tidak diperbolehkan lagi membeli Pertalite bersubsidi. Sebagai gantinya, kelompok masyarakat mampu ini harus membayar harga Pertamax atau jenis bahan bakar minyak nonsubsidi lainnya saat melakukan pengisian bahan bakar. Namun demikian, Bahlil Lahadalia memastikan bahwa kebijakan pembatasan pembelian Pertalite ini tidak akan berlaku atau menyasar para pengguna sepeda motor. Dengan demikian, masyarakat yang menggunakan sepeda motor tetap dapat mengakses BBM bersubsidi tersebut seperti biasa.

Baca Juga

Edukasi Keuangan Syariah dan Langkah Nyata Prudential Syariah bagi Generasi Muda

Edukasi Keuangan Syariah dan Langkah Nyata Prudential Syariah bagi Generasi Muda

Untuk merealisasikan rencana ini, pemerintah akan menerapkan pengurangan subsidi Pertalite secara bertahap selama beberapa bulan ke depan. Selain itu, pemerintah juga terus mempertimbangkan kesiapan sistem yang dimiliki oleh PT Pertamina (Persero) untuk mendukung kelancaran implementasi pembatasan BBM bersubsidi ini di lapangan. Mengenai hal tersebut, Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan bahwa sistem teknologi dan infrastruktur yang dimiliki oleh Pertamina saat ini sebenarnya sudah cukup mumpuni untuk mendukung jalannya kebijakan pembatasan tersebut secara efektif.

Ikuti apriniageosat.co.id

Tambahkan ke sumber pilihan di Google

Topik Terkait

Kementerian KeuanganPertaliteKementerian ESDM

Berita Terbaru Lainnya

Bareskrim Polri Tangkap Dua WN India Terkait Sindikat Penyelundupan Emas Ilegal ke DubaiPenataan Tenaga Honorer dan Desakan Penyelesaian Status R2 R3 dalam UU ASNMenakar Dampak Nyata Peluncuran Satelit SATRIA 1 Operasional bagi Konektivitas Daerah TerpencilLangkah Ekspansi dan Regulasi Starlink di IndonesiaTransjakarta Modifikasi Sejumlah Rute Saat HUT ke-81 RI, Ini DaftarnyaSimalungun Diguncang Gempa, Pasokan BBM dan LPG Dijamin AmanStudi Terbaru, Lubang Hitam Supermasif Lepaskan Energi Setara Miliaran SupernovaPascagempa NTT, Lebih 5.000 Warga Bertahan di Pengungsian

Paling Banyak Dibaca

Manuver Maut di Tikungan Sudirman, Kaki Pemotor Terlindas Bus Transjakarta

Megapolitan

Manuver Maut di Tikungan Sudirman, Kaki Pemotor Terlindas Bus Transjakarta

25 Jul 2026

Polisi Tahan Suami yang Aniaya Istri hingga Tewas di Luwu Timur

Hukum

Polisi Tahan Suami yang Aniaya Istri hingga Tewas di Luwu Timur

27 Jul 2026

Prabowo Sebut Kemiskinan Ekstrem Terendah, Kenali Lima Ciri Kelas Bawah

Ekonomi

Prabowo Sebut Kemiskinan Ekstrem Terendah, Kenali Lima Ciri Kelas Bawah

26 Jul 2026

Dorong Substitusi Batu Bara, Biomassa Berbasis Residu Industri Diakselerasi untuk PLTU

General News

Dorong Substitusi Batu Bara, Biomassa Berbasis Residu Industri Diakselerasi untuk PLTU

29 Jul 2026

Kemkominfo Pastikan Izin Starlink Lengkap di Tengah Langkah Deregulasi Perizinan RI

Nasional

Kemkominfo Pastikan Izin Starlink Lengkap di Tengah Langkah Deregulasi Perizinan RI

13 Agu 2026

Ketum Kadin Ungkap Isi Pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Negara

Ekonomi

Ketum Kadin Ungkap Isi Pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Negara

1 Agu 2026

馃敟

Populer

  1. 1Manuver Maut di Tikungan Sudirman, Kaki Pemotor Terlindas Bus TransjakartaMegapolitan 路 25 Jul 2026
  2. 2Polisi Tahan Suami yang Aniaya Istri hingga Tewas di Luwu TimurHukum 路 27 Jul 2026
  3. 3Prabowo Sebut Kemiskinan Ekstrem Terendah, Kenali Lima Ciri Kelas BawahEkonomi 路 26 Jul 2026
  4. 4Dorong Substitusi Batu Bara, Biomassa Berbasis Residu Industri Diakselerasi untuk PLTUGeneral News 路 29 Jul 2026
  5. 5Kemkominfo Pastikan Izin Starlink Lengkap di Tengah Langkah Deregulasi Perizinan RINasional 路 13 Agu 2026

apriniageosat.co.id

Copyright 2026 apriniageosat.co.id - All Rights Reserved.

Kategori

NasionalKesehatanHukumEkonomiOlahragaPolitikTeknologiOtomotifInternasionalSportsBusinessNational

Halaman

  • Tentang Kami
  • Kontak Kami
  • Kebijakan Privasi
  • Penyangkalan
  • Syarat dan Ketentuan
  • Kebijakan Editorial
  • Digital Millennium Copyright Act - DMCA
  • Sitemap