Langkah Pentagon memajang data terbaru korban perang dalam konflik dengan Iran memicu perdebatan sengit mengenai transparansi militer dan batasan kekuasaan kepresidenan di Amerika Serikat. Pembaruan pada Sistem Analisis Korban Pertahanan (DCAS) tersebut tidak hanya mengungkap lonjakan jumlah prajurit yang terluka, tetapi juga memperlihatkan bagaimana data birokrasi militer berkelindan erat dengan manuver politik Washington untuk menghindari pengawasan Kongres terkait durasi operasi militer.
Dalam pemutakhiran terbaru, Pentagon mencatat penambahan lebih dari 140 personel yang terluka serta memulihkan data empat tentara yang gugur akibat serangan Iran. Secara akumulatif, sejak perang meletus pada 28 Februari, sebanyak 18 prajurit AS tewas dan 624 lainnya terluka鈥攕ebuah lonjakan drastis dari laporan sebelumnya yang hanya mencatat 482 korban luka. Perubahan data yang fluktuatif ini sebelumnya memicu kecurigaan publik dan parlemen setelah angka korban sempat turun secara misterius. Meski Pelaksana Tugas Sekretaris Pers Departemen Pertahanan, Joel Valdez, berdalih bahwa penurunan tersebut murni karena gangguan teknis pada situs web DCAS, penjelasan ini tidak serta-merta meredakan kritik dari Capitol Hill.
Inggris Bagikan Teknologi Perang Elektronik Stone Cloak untuk Ukraina
Sorotan kini tertuju pada kategori baru bernama "Operasi Luar Negeri" yang mencatat korban sejak 7 Juli. Tanggal ini bukan sekadar penanda waktu biasa, melainkan titik krusial yang sengaja diselaraskan dengan klaim Presiden Donald Trump mengenai dimulainya babak baru konflik dengan Iran. Melalui klasifikasi ini, administrasi kepresidenan berupaya menyiasati ketentuan War Powers Act 1973. Undang-undang tersebut mewajibkan presiden menghentikan aksi militer dalam waktu 60 hari kecuali mendapat restu Kongres. Dengan mengeklaim gencatan senjata pada April lalu telah menyetop tenggat waktu per 1 Mei, Gedung Putih merasa memiliki hak untuk memulai kembali hitungan mundur sejak 7 Juli.
Siasat hukum ini memicu penolakan keras dari kedua kubu di Kongres. Senator Republik asal Alaska, Lisa Murkowski, melayangkan kritik tajam kepada Menteri Pertahanan Pete Hegseth, dengan menyatakan bahwa langkah pemerintah ini merupakan upaya memanipulasi aturan demi menghindari kewajiban konstitusional. Di sisi lain, kubu pemerintah tetap bersikeras pada posisinya. Menteri Luar Negeri Marco Rubio bahkan secara terbuka menyebut War Powers Act sepenuhnya tidak konstitusional. Ketegangan ini diperparah dengan langkah 12 senator Demokrat yang menuntut penjelasan resmi dari Pentagon terkait ketidakjelasan data korban yang sempat disembunyikan.
Baznas Bidik Posisi sebagai Kiblat Baru Pengelolaan Dana Umat
Di tengah perdebatan konstitusi dan manipulasi data di Washington, situasi di lapangan tetap dinamis. Militer AS sempat membombardir Iran selama 11 malam berturut-turut untuk mengamankan Selat Hormuz, sebelum akhirnya Presiden Trump menunda serangan selama dua malam berturut-turut demi memberi ruang bagi jalur diplomasi. Langkah penundaan ini langsung berdampak positif pada stabilitas ekonomi global dengan turunnya harga minyak dunia di pasar Asia. Saat ini, kedua negara juga dilaporkan telah sepakat membentuk tim teknis di Swiss guna merumuskan draf perjanjian damai komprehensif yang mencakup isu nuklir hingga pembukaan jalur pelayaran Selat Hormuz.
