Di bawah terik matahari yang memanggang aspal Jalan Teratai Raya, Depok, sebuah ritus ekonomi urban berlangsung setiap hari. Lambaian tangan yang terarah, anggukan penuh syukur, dan recehan yang berpindah dari jendela mobil ke telapak tangan yang kapalan. Ini adalah panggung keseharian para juru kendali swadaya, yang lebih beken disapa Pak Ogah—sebuah profesi yang tak pernah tercantum dalam daftar lowongan kerja, namun menjadi katup pengaman bagi mereka yang tercecer dari janji industrialisasi.
Iwan (29), pria bertopi usang yang berdiri di persimpangan Beji itu, bukanlah pemain baru. Sudah tiga tahun ia menjalani ritus tersebut, bukan sebagai pilihan karir, melainkan sebagai satu-satunya mekanisme bertahan hidup. Ia adalah lulusan STM yang terhempas dari pekerjaan formal dan belum menemukan tambatan baru. “Sambilan lah, sembari nyari-nyari kerja lagi,” tuturnya tanpa nada mengeluh. Bagi Iwan, mengatur lalu lintas di tengah bising klakson dan resiko terlindas ban kendaraan lebih bermartabat ketimbang menganggur di rumah. Setiap harinya, pendapatan tak menentu itu ia terjemahkan sebagai rezeki; diberi ia syukuri, tak diberi ia tak memaksa.
Paradoksnya, di mata warga yang melintas, keberadaan mereka justru dianggap vital. Sisilia Rosadi (22), seorang pengendara yang nyaris setiap hari melewati simpang itu, mengaku bahwa kehadiran Pak Ogah adalah solusi darurat atas kebuntuan infrastruktur. Tanpa aba-aba mereka, menurut Sisilia, persimpangan itu akan berubah menjadi medan perang tak beraturan. Pandangan yang sama ditegaskan Wahyudi (45), warga sekitar Jalan Nangka yang menyaksikan Saifullah (22), Pak Ogah paruh waktu, mengurai kekakuan di jalan sempit. Di titik di mana dua mobil nyaris tak bisa berpapasan, peluit dan sentakan tangan anak muda itu mencegah kemacetan total hanya dalam hitungan menit.
Pemerintah Kantongi Komitmen Investasi Asing Ratusan Triliun Rupiah untuk Dorong Lapangan Kerja
Namun, kenyamanan yang dirasakan warga ini tidak paralel dengan pengakuan negara. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, melihat ini sebagai buah dari kegagalan struktural. Pemerintah, katanya, hanya setengah hati menangani fenomena yang sejatinya adalah potret buram pasar tenaga kerja. Di satu sisi, ada kebutuhan lapangan kerja yang mendesak dari kelompok warga yang mau bekerja seperti Iwan dan Saifullah; di sisi lain, ada stereotype pemalas yang melekat pada sebagian pelaku. Penertiban yang selama ini dilakukan terbukti sia-sia karena tidak menyentuh akar masalah: ketiadaan nafkah. Trubus menawarkan ide rekrutmen menjadi petugas kebersihan dengan upah pasti, meski ia juga menyadari solusi itu berpotensi menimbulkan kegaduhan sosial jika tidak dikawal dengan bijak.
Saifullah, yang hanya bekerja dua jam sehari dengan penghasilan paling besar sekitar lima puluh ribu rupiah, melontarkan harapan yang nyaris identik dengan Iwan: dibukanya lebih banyak lowongan kerja agar anak muda tak terpaksa berdiri di kolong jembatan. Kesadaran akan kerentanan profesi ini begitu kental. Tak satu pun dari mereka yang bercita-cita menjadi pengatur jalan; mereka hanyalah korban selamat dari kapal karam ekonomi yang berusaha berenang ke pantai bernama kelayakan. Di balik lambaian tangan yang mengurai kemacetan, tersimpan asa yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, sambil terus berjibaku dengan resiko terlindas yang mereka tertawakan sebagai cerita harian.
Bupati Kediri Lantik 121 Pejabat Baru untuk Isi Jabatan Kosong
Persimpangan-persimpangan di kota ini bukan hanya ruang transit kendaraan, melainkan juga menjadi suaka bagi para penyintas. Selama persoalan ekonomi masih memaksa orang mencari nafkah di ruang-ruang informal yang abu-abu, lambaian tangan itu akan terus menjadi pemandangan abadi. Ia adalah peluit sunyi yang menandakan bahwa di balik gemerlap pembangunan, masih ada warga yang harus menciptakan pekerjaannya sendiri dari sisa-sisa kelalaian sistem.
