PDIP Desak Pemerintah Buka Kembali Penyelidikan Kasus Kudatuli

Menurut Hasto, negara masih memikul beban moral dan utang besar kepada masyarakat selama dalang utama dari peristiwa yang merenggut nyawa tersebut belum diadili. Pertanyaan-pertanyaan krusial mengenai siapa yang merancang skenario pembunuhan demokrasi, ke mana perginya para korban yang dinyatakan hilang, serta siapa yang harus memikul tanggung jawab penuh, hingga kini belum mendapatkan jawaban resmi yang memuaskan. Ia menegaskan bahwa sepahit apa pun fakta sejarah yang ada, negara wajib memberikan penjelasan yang terang benderang.

Lebih lanjut, Hasto meluruskan persepsi publik dengan menegaskan bahwa upaya menghidupkan kembali kasus ini sama sekali tidak didasari oleh motif dendam politik dari pihak PDIP. Merujuk pada pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, ia menyatakan bahwa pengungkapan kebenaran ini adalah kewajiban moral dari sebuah negara yang berasaskan Pancasila terhadap rakyatnya. Luka yang ditinggalkan oleh peristiwa Kudatuli bukan sekadar luka internal partai, melainkan luka mendalam bagi Republik Indonesia akibat tindakan kekuasaan yang menindas di masa lampau.

Also Read

Polisi Pastikan Isu Perusakan Rumah Ibadah dalam Bentrok Maut di Menteng Adalah Hoaks

Dari sudut pandang historis, peristiwa Kudatuli diyakini menjadi katalisator penting yang mempercepat lahirnya era Reformasi pada tahun 1998. Darah yang tumpah di halaman kantor Diponegoro dinilai mengalir dari sumber luka yang sama dengan tragedi kemanusiaan lainnya, seperti peristiwa Trisakti serta Semanggi 1 dan 2. Semua tragedi itu merepresentasikan perlawanan terhadap rezim yang merasa berhak melakukan tindakan represif demi mempertahankan kekuasaan. Oleh karena itu, menuntaskan kasus ini dipandang sebagai bagian dari komitmen menjaga supremasi hukum yang adil tanpa pandang bulu di Indonesia.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap