Pansus 17 DPRD Kota Bandung Bahas Raperda Pembangunan RSUD dan Gedung Inspektorat

Selain dari pihak legislatif, rapat kerja ini juga dihadiri oleh berbagai unsur eksekutif dan tim ahli untuk menyelaraskan pandangan. Di antaranya adalah perwakilan dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bandung, serta Inspektorat Kota Bandung. Turut hadir pula perwakilan dari Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang (Ciptabintar), Dinas Kesehatan Kota Bandung, manajemen RSUD Kota Bandung, Bagian Hukum Setda Kota Bandung, hingga Tim Penyusun Naskah Akademik. Sinergi lintas sektor ini dibutuhkan untuk memastikan seluruh aspek perencanaan terakomodasi dengan baik.

Baca Juga

Anggota DPR RI Rajiv Serap Aspirasi Warga Bandung Barat dan Nagreg Terkait Ketahanan Pangan hingga PJU

Dalam pembahasan tersebut, Pansus 17 berfokus pada pendalaman substansi Raperda, terutama mengenai landasan hukum yang akan melandasi penerapan skema penganggaran tahun jamak. Anggota rapat membahas secara rinci kesiapan perencanaan pembangunan masing-masing gedung, mekanisme pembiayaan yang akan digunakan, serta sinkronisasi aturan agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembahasan mendalam ini dinilai penting mengingat skema tahun jamak memerlukan kepastian hukum yang kuat agar tidak menimbulkan masalah administratif atau hukum di kemudian hari.

Ketua Pansus 17 DPRD Kota Bandung, Maya Himawati, menjelaskan bahwa proyek pembangunan Gedung Inspektorat Daerah dan RSUD Kota Bandung merupakan proyek strategis bagi daerah. Oleh karena itu, keberadaan landasan hukum yang kokoh sangat diperlukan agar seluruh tahapan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Pembahasan Raperda ini dirancang khusus untuk memastikan aspek yuridis, administratif, dan teknis dari skema tahun jamak tersebut terpenuhi sepenuhnya sebelum proyek fisik dimulai.

Baca Juga

Gunung Semeru Erupsi Lima Kali Sejak Dini Hari, Status Siaga Tetap Dipertahankan

Lebih lanjut, Maya Himawati menggarisbawahi pentingnya fungsi dari kedua fasilitas yang akan dibangun tersebut. Keberadaan gedung Inspektorat yang representatif diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah. Sementara itu, pembangunan dan pengembangan RSUD Kota Bandung menjadi wujud nyata dari komitmen Pemerintah Kota Bandung dalam meningkatkan kualitas serta kapasitas pelayanan kesehatan yang prima bagi masyarakat luas. Untuk menyempurnakan draf regulasi ini, Pansus 17 DPRD Kota Bandung juga telah menghimpun berbagai masukan konstruktif dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, perangkat daerah terkait, dan Tim Penyusun Naskah Akademik.