Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan pesan penting dalam penutupan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-8 yang sekaligus menandai milad ke-51 Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta. Ia mengajak seluruh elemen umat Islam dan para ulama untuk bersinergi aktif dalam mengawal berbagai program prioritas yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kolaborasi erat antara umara (pemerintah) dan ulama dinilai menjadi kunci utama dalam memastikan kebijakan negara benar-benar menyentuh dan menyejahterakan masyarakat luas.
Menurut Nasaruddin, kebijakan pro-rakyat yang diusung pemerintah saat ini pada hakikatnya akan memberikan dampak positif terbesar bagi umat Islam sebagai kelompok mayoritas di tanah air. Ia menekankan pentingnya keberpihakan penuh terhadap amanat Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Landasan konstitusi ini diyakini akan menjadi motor penggerak kesejahteraan yang manfaatnya akan dirasakan langsung oleh sebagian besar masyarakat Muslim di Indonesia.
Menteri Agama kemudian merinci sejumlah program strategis nasional yang memerlukan pengawalan bersama. Program-program tersebut menyentuh aspek-aspek mendasar kehidupan masyarakat, mulai dari hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dalam negeri, penyediaan akses sekolah gratis, hingga perluasan program beasiswa LPDP bagi keluarga prasejahtera. Selain itu, terdapat pula agenda pembangunan ribuan unit hunian rakyat, penataan perkampungan nelayan, serta kebijakan redistribusi lahan terlantar agar dapat dikelola secara produktif oleh masyarakat.
Pemerintah Kantongi Komitmen Investasi Asing Ratusan Triliun Rupiah untuk Dorong Lapangan Kerja
Tidak hanya fokus pada pembangunan fisik dan ekonomi, kerja sama pemerintah dan pemuka agama juga diarahkan pada penjagaan moral bangsa. Nasaruddin menyoroti keselarasan visi pemerintah dengan kekhawatiran para ulama terkait ancaman non-militer yang kian nyata. Melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang kebijakan umum pertahanan negara, pemerintah secara tegas berkomitmen memberantas berbagai persoalan sosial seperti maraknya judi daring, penyebaran paham ateisme, merosotnya rasa nasionalisme, hingga fenomena penyimpangan sosial LGBT.
Di sisi lain, sektor ekonomi syariah juga tidak luput dari perhatian Menteri Agama. Ia menyoroti tantangan besar berupa rendahnya penetrasi pasar keuangan syariah nasional yang saat ini masih tertahan di bawah angka 10 persen. Padahal, Indonesia memiliki populasi Muslim yang sangat besar, mencapai sekitar 240 juta jiwa. Terkait kondisi ini, Nasaruddin mendorong MUI untuk merumuskan formula baru dengan pendekatan non-ekonomi guna mendongkrak pangsa pasar perbankan syariah agar lebih kompetitif dan diminati masyarakat.
Kabinet Prabowo Subianto Diisi Sejumlah Menteri Era Jokowi, Koalisi Sipil Bentuk Kabinet Bayangan
Menutup arahannya, Menteri Agama meminta agar seluruh dokumen rekomendasi dan hasil rumusan dari KUII ke-8 segera diserahkan secara resmi kepada Kementerian Agama. Pihaknya berjanji akan mengkaji dan mengintegrasikan gagasan-gagasan strategis dari para ulama tersebut ke dalam kebijakan kerja nyata pemerintah. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat perwujudan cita-cita besar menempatkan Indonesia sebagai pusat kebangkitan dan kejayaan peradaban Islam di tingkat global.
