Tiga dekade telah berlalu sejak peristiwa kelam 27 Juli 1996, namun bayang-bayang tragedi Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kudatuli) masih menyisakan utang sejarah yang belum terlunasi. Dalam peringatan 30 tahun peristiwa berdarah tersebut, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali melayangkan desakan keras kepada negara. Partai berlambang banteng moncong putih ini menuntut pengusutan tuntas hingga ke akar-akarnya, terutama untuk mengungkap dalang intelektual di balik penyerangan kantor DPP PDI saat itu serta memperjelas nasib para korban yang masih hilang hingga hari ini.
Seruan moral tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, di sela-sela acara teatrikal peringatan Kudatuli di Jakarta. Menurut Hasto, jalan keluar untuk menyelesaikan kebuntuan sejarah ini adalah dengan membuka kembali penyelidikan yustisial serta menggelar pengadilan koneksitas. Langkah hukum ini dianggap krusial untuk memetakan aktor-aktor yang merancang skenario penyerangan serta membersihkan catatan hitam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu yang hingga kini masih mengganjal perjalanan demokrasi Indonesia.
KRL Angke鈥揗anggarai Sempat Terganggu akibat Mobil Tertemper di Antara Tanah Abang-Karet
Hasto menggarisbawahi bahwa upaya menghidupkan kembali kasus ini sama sekali tidak didasari oleh motif balas dendam politik. Merujuk pada pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, ia menyatakan bahwa negara memikul tanggung jawab moral yang besar untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat secara adil. Tragedi Kudatuli tidak boleh dipandang sekadar sebagai luka internal partai, melainkan luka mendalam bagi seluruh bangsa Indonesia. Penyelesaian kasus ini, bersama dengan kasus pelanggaran HAM berat lainnya seperti peristiwa 1965, dinilai akan menjadi fondasi moral penting dalam menegakkan nilai kemanusiaan dan keadilan nasional.
Lebih jauh, momentum peringatan ini juga menjadi refleksi atas perjalanan reformasi yang lahir dari rahim perlawanan pasca-Kudatuli. Peristiwa tahun 1996 tersebut diyakini menjadi salah satu pemantik utama gerakan Reformasi 1998 yang meruntuhkan rezim otoriter. Oleh karena itu, PDIP mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap konsisten mengawal cita-cita reformasi yang dirasa mulai melenceng dari jalurnya. Hasto mengingatkan pentingnya menjaga komitmen pemisahan peran TNI dan Polri, serta memperkuat perlawanan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang disinyalir tidak akan tumbuh subur tanpa adanya sokongan dari lingkar kekuasaan.
Nasib Praperadilan Febrie Adriansyah Ditentukan Pekan Ini
Dalam konteks demokrasi kontemporer, kebebasan sipil kini menghadapi tantangan baru yang tidak kalah berat. Kritik terhadap jalannya pemerintahan kerap disalahartikan sebagai ancaman terhadap kekuasaan, sebuah pola yang mengingatkan publik pada gaya kepemimpinan era Orde Baru. Guna menghadapi potensi kembalinya otoritarianisme tersebut, PDIP menekankan pentingnya memegang teguh empat prinsip perjuangan yang diwariskan oleh Megawati Soekarnoputri, yakni keyakinan, keteguhan, keberanian, dan kesabaran. Kombinasi dari keempat pilar inilah yang diyakini akan menuntun pada kemenangan kebenaran yang hakiki, atau yang populer dengan semboyan Satyam Eva Jayate.
