Menko Polkam Pastikan Situasi Keamanan Dalam Negeri Tetap Kondusif dan Terkendali

Pernyataan penting mengenai kondisi keamanan nasional ini disampaikan langsung oleh Menko Polkam Djamari Chaniago dalam sebuah pertemuan resmi yang berlangsung di Kantor Kemenko Polkam pada hari Rabu (5/8). Dalam penyampaian keterangan tersebut, Menko Polkam didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi negara dari unsur hukum, pertahanan, keamanan, dan intelijen. Para pejabat yang turut mendampingi Djamari Chaniago antara lain adalah Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Kepala BIN Jenderal (Purn.) Herindra. Kehadiran para pemimpin lembaga penting ini menunjukkan keseriusan dan koordinasi yang solid di tingkat pusat dalam memantau situasi negara.

Dalam kesempatan tersebut, Djamari Chaniago menyatakan secara tegas bahwa kondisi keamanan di dalam negeri saat ini berada dalam tingkat stabilitas yang sangat mantap. Ia menjelaskan bahwa seluruh perkembangan situasi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat masih berada di bawah kendali penuh pemerintah, Panglima TNI, Kapolri, serta Kepala BIN. Oleh karena itu, Menko Polkam mengimbau dan meminta seluruh lapisan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai informasi hoaks atau kabar bohong yang beredar di media sosial, yang sengaja disebarkan oleh pihak tertentu untuk memicu kekhawatiran dan kecemasan publik.

Baca Juga

Polda Sumbar Segera Gelar Sidang Etik AKBP F Terkait Dugaan Pelecehan Polwan

Lebih lanjut, Menko Polkam Djamari Chaniago memberikan klarifikasi khusus mengenai beberapa video yang belakangan ini ramai beredar di platform media sosial. Video-video tersebut menampilkan visual aksi demonstrasi disertai dengan narasi adanya kerusuhan. Djamari memastikan bahwa seluruh video dan narasi kerusuhan yang disebarkan tersebut adalah informasi yang tidak benar atau sepenuhnya palsu. Pemerintah tidak tinggal diam terhadap penyebaran informasi bohong ini. Saat ini, para pelaku yang menyebarkan konten hoaks tersebut sedang dicari oleh aparat berwenang dan dipastikan akan menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meskipun menindak tegas penyebar hoaks, Djamari Chaniago memberikan penegasan bahwa pemerintah sama sekali tidak melarang masyarakat untuk melakukan aksi unjuk rasa. Ia mengklarifikasi bahwa kegiatan demonstrasi merupakan salah satu cara atau sarana yang sah bagi masyarakat luas untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi di muka umum. Menurut Menko Polkam, tidak ada satu pun aturan atau pihak dari pemerintah yang melarang masyarakat untuk mengekspresikan pendapat mereka, sepanjang hal tersebut dilakukan dalam koridor hukum yang sah dan sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia.

Baca Juga

Pemerintah Selidiki Makalah Usulan Makan Bergizi Gratis untuk Nobel Perdamaian 2026

Namun demikian, Djamari memberikan garis batas yang jelas mengenai jalannya aksi unjuk rasa tersebut. Ia menyampaikan bahwa penyampaian pendapat atau unjuk rasa yang dilakukan secara tertib untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah adalah hal yang diperbolehkan. Sebaliknya, tindakan-tindakan yang bersifat anarkis merupakan hal yang dilarang keras dan sama sekali tidak diharapkan terjadi dalam setiap aksi penyampaian pendapat. Pemerintah berharap agar masyarakat dapat membedakan antara kebebasan menyampaikan kritik secara tertib dan tindakan melanggar hukum yang dapat mengganggu ketertiban umum serta merugikan keamanan nasional.