Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago meminta pemerintah daerah untuk mengambil peran terdepan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Langkah strategis ini dinilai sangat krusial guna mengantisipasi sekaligus menangkal penyebaran berita bohong atau hoaks serta disinformasi yang kian marak di tengah masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menko Polkam di sela-sela kegiatan kunjungan kerja dan ramah tamah bersama jajaran pemerintah daerah di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada hari Sabtu.
Menurut Djamari Chaniago, perkembangan ruang digital yang sangat pesat saat ini menuntut kesiapan yang matang dari seluruh jajaran pemerintah daerah beserta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Ia menekankan pentingnya memperkuat pengelolaan informasi publik agar tidak tertinggal oleh arus digitalisasi. Menko Polkam mengingatkan bahwa ruang digital kini telah menjadi medan pertempuran strategis yang harus dikuasai secara bersama-sama. Jika pemerintah daerah dan instansi terkait tidak mampu menguasai medan digital ini, maka mereka akan mengalami kekalahan dalam menjaga stabilitas informasi.
Lebih lanjut, Djamari menjelaskan bahwa arus informasi yang tidak dikelola dengan baik dan terarah berpotensi membentuk persepsi publik yang keliru mengenai kondisi bangsa yang sebenarnya. Oleh karena itu, kehadiran pemerintah daerah secara lebih awal di ruang digital menjadi sangat penting. Kehadiran yang cepat dan tepat ini bertujuan untuk mengisi ruang informasi dengan fakta-fakta yang benar, sekaligus memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat agar tidak terjadi kekosongan informasi yang membingungkan publik.
Mengenal Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 dari Kemendagri
Kekosongan informasi di ruang publik, menurut Menko Polkam, sangat rawan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan narasi-narasi negatif yang dapat memperburuk situasi. Guna mengantisipasi ancaman tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk mampu memberikan penjelasan yang cepat, tepat, dan sepenuhnya berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Dengan demikian, masyarakat mendapatkan rujukan informasi yang valid dan terpercaya langsung dari otoritas pemerintah.
Sebagai solusi konkret, Djamari Chaniago mengusulkan agar setiap daerah membentuk sebuah wadah atau badan khusus yang memiliki tugas spesifik untuk mencermati isu-isu yang tengah berkembang di tengah masyarakat. Wadah khusus ini diharapkan mampu mengelola dinamika informasi secara efektif. Dalam pelaksanaannya, wadah tersebut harus melibatkan berbagai unsur penting di daerah, mulai dari pemerintah daerah itu sendiri, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), hingga pihak-pihak terkait lainnya yang memiliki kompetensi di bidang informasi publik.
Bantah Curi Start Pemilu 2029, Ahmad Ali Sebut PSI Mulai Lebih Awal
Menko Polkam juga menggarisbawahi bahwa pengelolaan informasi publik di era digital saat ini tidak boleh lagi hanya bersifat reaktif atau baru bergerak setelah suatu permasalahan muncul ke permukaan. Sebaliknya, pemerintah daerah harus menerapkan langkah-langkah antisipasi yang matang sejak dini. Dengan tindakan preventif dan antisipatif tersebut, pemerintah akan memiliki kemampuan lebih baik dalam mengendalikan potensi gangguan terhadap stabilitas keamanan sejak awal. Pada akhirnya, kekompakan di antara seluruh unsur Forkopimda menjadi kunci utama yang menentukan keberhasilan dalam menjaga stabilitas di setiap daerah.
