Fenomena pejabat publik yang melontarkan pernyataan bernada merendahkan kepada masyarakat maupun jurnalis kembali menjadi sorotan hangat. Salah satu kejadian terbaru adalah pidato Presiden Prabowo pada 23 Juli 2026, yang menggunakan istilah "londo ireng" untuk menggambarkan sebagian jurnalis, pengamat, dan LSM di Indonesia. Meskipun Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Fifi Aleyda Yahya, menjelaskan bahwa pernyataan tersebut tidak bermaksud menyudutkan profesi jurnalis, polemik ini menambah panjang daftar ucapan kontroversial dari kalangan elite. Di lingkungan pemerintahan sendiri, Prabowo sebelumnya telah melantik Hasan Nasbi sebagai Penasehat Khusus Presiden Bidang Komunikasi pada April 2026.
Sikap merendahkan dari figur publik ini tidak hanya terjadi sekali. Sebelumnya, Benny sempat melontarkan kalimat kasar, "Woi, kau otak kamu ada nggak," kepada seorang jurnalis yang bertanya mengenai kemungkinan absennya SBY dari Istana dan Sidang Tahunan. Di tingkat daerah, tindakan serupa juga terekam ketika seorang warga melaporkan masalah keamanan dan lampu jalan di Jalan Paya Pasir kepada Wali Kota Medan, Rico Waas. Bukannya didengar dengan baik, Syerly yang berada di samping wali kota justru melontarkan komentar bernada ejekan, "Cie curhat dia".
Klaim Makanan Ringan Luppo Asal Israel Mengandung Pil Kelumpuhan Terbukti Hoaks
Konsekuensi dari pernyataan-pernyataan tidak patut ini bervariasi, mulai dari kecaman publik hingga sanksi administratif dan pengunduran diri. Gus Miftah, misalnya, memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden pada 6 Desember 2024. Langkah ini diambil setelah gelombang protes publik memuncak akibat ucapannya yang dinilai merendahkan seorang penjual es teh bernama Sunhaji saat acara keagamaan. Saat itu, Gus Miftah melontarkan kalimat, "Es tehmu masih banyak? Ya sana dijual goblok!".
Sementara itu, di ranah legislatif, anggota Komisi II DPR Deddy Sitorus menuai kritik tajam setelah menyatakan dalam sebuah video bahwa gaji anggota DPR tidak boleh disamakan dengan rakyat jelata. Anggota legislatif lainnya, Nafa Urbach, dinonaktifkan oleh Partai NasDem menyusul pernyataannya terkait tunjangan perumahan DPR dan kemacetan lalu lintas yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat. Kasus lain menimpa Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni yang menyebut pihak-pihak yang menyerukan pembubaran DPR sebagai "orang tolol sedunia" pada 22 Agustus 2025. Akibatnya, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menjatuhkan sanksi nonaktif selama enam bulan serta pencabutan hak keuangan pada 5 November 2025, meskipun Sahroni akhirnya dilantik kembali pada Februari 2026.
Misi Mikel Arteta Mematahkan Rekor Buruk Gelar Liga Inggris Beruntun di Arsenal
Melihat maraknya kasus ini, pertanyaan mendasar yang muncul adalah mengapa para pejabat kerap melontarkan pernyataan yang merendahkan. Secara psikologis dan perilaku organisasi, penelitian menunjukkan adanya korelasi kuat antara kepemilikan kekuasaan yang besar dengan perilaku kasar. Atasan atau pemimpin yang memiliki kecenderungan sifat Machiavellian terbukti lebih rentan melakukan tindakan kasar atau merendahkan bawahannya ketika mereka memegang kekuasaan yang tinggi. Selain itu, kecenderungan narsistik pada diri seorang pemimpin juga berkontribusi besar. Pemimpin dengan sifat ini memiliki rasa superioritas yang tinggi dan merasa berhak atas perlakuan istimewa. Ketika harga diri mereka terusik oleh kritik, mereka cenderung merespons secara agresif dan merendahkan orang lain demi mempertahankan citra dirinya.
