Pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan yang cukup pelik terkait pembiayaan aparatur sipil negara, khususnya bagi kelompok Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengonfirmasi adanya kendala keuangan di sejumlah daerah yang berimplikasi pada tersendatnya pembayaran hak-hak finansial para pegawai tersebut. Guna mengatasi persoalan ini secara sistematis, Kemendagri kini tengah aktif melakukan pemetaan menyeluruh untuk mengidentifikasi daerah-daerah mana saja yang sedang mengalami kesulitan anggaran dalam membayarkan gaji PPPK secara tepat waktu.
